SUMBER – Sejumlah staf dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memberikan pelayanan, akan mulai berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon. Ada 12 SKPD yang merupakan mitra teknis dari DPMPTSP tersebut. Terdiri dari 12 SKPD yang mengeluarkan rekomendasi teknis seperti PUPR, kimrum, DLHD, disperdagin, dishub, dinas pertanian, kominfo, pariwisata, kelautan, damkar, koperasi, dan dinas kesehatan.
Kepala DPMPTSP, Sugeng Darsono mengatakan, usulan dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon terkait optimalisasi pelayanan perizinan di DPMPTSP sedang dalam proses realisasi. Salah satunya menempatkan staf SKPD teknis dalam satu kantor di DPMPTSP.
Menurut Sugeng, harapan ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon tersebut, sesuai dengan komitmen dari bupati Cirebon yang menginginkan proses perizinan mudah, cepat, efektif dan efisien. “Ini sudah dalam perencanaan, dan Insya Allah akan direalisasikan pada anggaran perubahan 2020,” ujar Sugeng.
Jika rencana tersebut sudah bisa direalisasi, maka nantinya, pemohon tidak lagi harus berkeliling ke masing-masing SKPD terkait untuk mengurus perizinan. Namun, cukup datang ke DPMPTSP. Ia mengungkapkan, untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan adanya payung hukum, SDM, dan sarana prasarana penunjang.
Untuk payung hukumnya sendiri sudah ditandatangani oleh bupati. Sedangkan untuk SDM, sudah disiapkan oleh SKPD terkait sesuai dengan kompetensinya. Untuk sarana prasarana, sudah dialokasikan dalam perubahan anggaran tahun 2020.
“Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu ada komitmen dan dukungan dari semua pihak dan melepaskan ego sektoral masing-masing,” imbuhnya.
Sugeng menyebut, ini merupakan salah satu embrio dari rencana pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP). Karena nantinya, tim teknis tersebut sudah terbiasa dalam melakukan pelayanan secara terintegrasi.
Mantan kepala Diskominfo itu mengungkapkan, rencana pendirian MPP merupakan perwujudan dari Program Namawacita Bapak Presiden RI, yaitu delapan area perubahan reformasi-birokrasi, gerakan revolusi mental dan gerakan Indonesia melayani. Serta program dari Kemen-PAN-RBÂ RI.
“Minggu kemarin ada tim evaluasi dari Deputi Kemen-PAN-RB RI berkunjung ke DPMPTSP Kabupaten Cirebon. Banyak advice dan masukan yang disampaikan. Salah satunya mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membangun MPP. Nanti dari Kemen-PAN-RB RI akan melakukan pendampingan, dari mulai tahap persiapan sampai pelaksanaan,” jelasnya.