15 ASN Pemkab Cirebon Berebut 3 Posisi Esselon II, Sekda Jamin Tak Ada Pengondisian

CIREBON, RADARCIREBON.ID- Sebanyak 15 Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkup Pemkab Cirebon kini berebut 3 jabatan esselon II.

Sekda Kabupaten Cirebon Dr H Hilmy Rivai MPd menjamin proses lelang jabatan atau open bidding ini berjalan transparan. Tak ada pengondisian.

Ya, sebanyak 15 ASN itu adalah mereka yang menjadi peserta open bidding atau peserta lelang Jabatan Tinggi Pratama (JTP) atau Esselon II di lingkup Pemkab Cirebon.

Sebanyak 15 ASN itu bahkan telah diumumkan panitia seleksi pada Senin (16/1). Sebanyak 15 ASN tersebut memang mendaftar untuk mengisi jabatan pada tiga posisi Esselon II yang saat ini kosong.

BACA JUGA: Konsultasi Publik, Pemkab Cirebon Bedah 9 Program Prioritas Pembangunan di 2024

Untuk posisi atau jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, jumlah peserta yang mendaftar ada 5 orang.

Mereka antara lain Hafidz Iswahyudi yang saat Kabag Organisasi, Yadi Wikarsa yang saat ini Kabag Pemerintahan.

Lalu Sri Darmanto yang menduduki posisi Camat Gempol, Teguh Supriyadi yang saat ini Camat Sumber, dan Rachman Hidayat.

Posisi berikutnya yakni jabatan Kadinsos diperebutkan oleh empat nama. Yakni Plt Kadinsos dr Dwi Sudarni, Camat Gegesik Indra Fitriani, Mira Indrayulia, dan Sucherman.

BACA JUGA: Bupati Cirebon Sambut Baik Walikota Cirebon Gabung PDIP, Katanya Lebih Erat  

Jabatan terakhir yang di-open bidding-kan yakni Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM diperebutkan oleh 6 peserta. Mereka antara lain Agung Gumilang, Dedi Susilo, Mashuri, Sudiharjo, Sujatmoko, dan Suparman.

Kabid Mutasi BKPSDM Kabupaten Cirebon Ahmad R Sakho mengatakan open bidding akan digelar sesuai dengan tahapan yang sudah dijadwalkan.

 “Kita tidak sampai perpanjangan waktu pendaftaran. Ini karena jumlah yang mendaftar melebihi minimal jumlah peserta yang disyaratkan,” ujarnya.

Pihaknya menjamin pelaksanaan open bidding ini akan berjalan transparan dan akuntabel karena semua tahapan akan disampaikan ke publik.

BACA JUGA: Minta Tambah Jadi 9 Tahun, Ratusan Kuwu Kabupaten Cirebon Gelar Aksi di Gedung DPR RI

Terlebih dalam pelaksanaannya ada beberapa instrumen pengawasan yang dilibatkan.

“Kita pastikan akan transparan dan akuntabel. Semua tahapan kita umumkan. Jangan percaya dengan pihak-pihak yang nantinya mengklaim bisa menjamin lolos,” imbuhnya.

Komentar