Ketua DPRD Kuningan: Tak Ada Konsep Tahura untuk Naikkan PAD

Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy memberikan keterangan persterkait DPRD dalam menyikapi pro kontra TNGC vs Tahura, usai rapat Banmus, kemarin.
JUMPA PERS: Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy memberikan keterangan pers terkait DPRD dalam menyikapi pro kontra TNGC vs Tahura, usai rapat Banmus, kemarin (2/3). FOTO: MUMUH MUHYIDDIN/RADAR KUNINGAN
0 Komentar

KUNINGAN – Guna merespons
terkait pro kontra perubahan status Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC)
menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) yang semakin memanas, DPRD Kuningan pun
langsung bersikap dengan menggelar rapat Banmus (Badan Musyawarah), Senin
(2/3).

Sayangnya, rapat internal pimpinan DPRD dengan
fraksi-fraksi tersebut tertutup untuk media, sehingga tidak bisa langsung
diliput dari dalam ruangan. Sejumlah media pun tampak menunggu di ruang lobi
hingga rapat usai.

Penjelasan terperinci atas sikap DPRD dalam rapat Banmus
tersebut, langsung disampaikan Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE dalam konferensi pers
di ruang kerjanya. Ia mengatakan, masalah pro kontra rencana perubahan status
TN menjadi Tahura tersebut sebenarnya belum jelas.

Baca Juga:Saudi Ganti Biaya Jamaah UmrahPembalap Asal Cirebon Juara hingga Detik Akhir di Final Nasional YCR 2020

“Masalah ini (pro kontra perubahan TN menjadi Tahura, red) belum jelas. Kenapa masyarakat atau
yang mempunyai gagasan untuk mengumpulkan koin itu berasumsi bahwa konsep pemda
tentang Tahura ini seolah-olah untuk menaikkan PAD? Enggak ada itu. Kami tidak
tersinggung, dalam era semacam ini masyarakat boleh mengapresiasikan,
mengimprovisasikan, silakan saja, yang penting tidak melanggar hukum,” kata Nuzul
mengawali penjelasannya di hadapan sejumlah jurnalis.

Dalam rapat Banmus yang dipimpinnya tersebut, ia
mempersilakan fraksi-fraksi untuk melakukan kajian terhadap dinamika ini, untuk
kemudian tindak lanjutnya kemudian disampaikan kepada pimpinan, apakah TNGC mau
dievaluasi atau tidak. Sebagai pimpinan, ia mengaku tidak mau terjebak ke dalam
sistem apakah TNGC, Tahura, atau yang lainnya.

“Yang jelas komisi-komisi dan fraksi-fraksi ini juga
sudah memantau kondisi lapangan, kondisi masyarakat seperti apa. Masyarakat
itu kan banyak, ada masyarakat pinggiran hutan, LSM dan
lainnya, silakan didengar. Nanti solusinya seperti apa, mau dibuat seperti apa,
sampaikan kepada pimpinan. Apakah mau dibuat pansus, pokja atau apa, nanti kita
akan mengundang tim pakar, BTNGC, aktivis lingkungan, masyarakat sekitar lereng
Ciremai, dan pihak terkait lainnya,” jelas Zul, sapaan akrabnya.

Zul membantah adanya isu telah ada kesepakatan fraksi-fraksi
saat berada di Bali untuk mendukung Tahura. Sebab menurutnya, saat di Bali beberapa
hari lalu hanyalah berbentuk usulan-usulan untuk membuat pansus. Pansus, kata

0 Komentar