Keadilan Fiskal Solusi Minimnya Dana Desa

Keadilan Fiskal Solusi Minimnya Dana Desa
PERIMBANGAN KEUANGAN: Gubernur Jabar Ridwan Kamil berbicara perspektif kepadatan penduduk jarang diperhatikan dalam faktor perimbangan keuangan, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (4/3). FOTO: BIRO HUMAS JABAR
0 Komentar

JAKARTA – Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) 2021 bersama Kementerian PPN/Bappenas dan para gubernur dilakukan di
Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (4/3). Selain infrastruktur dan
Jabar Selatan, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, juga berbicara pengembangan
kawasan Segitiga Rebana dan perimbangan keuangan ke daerah. Menurut Kang Emil,
sapaan Ridwan Kamil, perspektif kepadatan penduduk saat ini tidak menjadi
faktor dalam kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pusat untuk alokasi dana
ke daerah. Dengan begitu, dana transfer daerah diterima daerah tidak sebanding
dengan jumlah penduduk, karena didasarkan pada jumlah daerah kabupaten/kota.

“Ini perspektif bahwa kepadatan
penduduk jarang diperhatikan dalam faktor perimbangan keuangan,” kata Kang
Emil.

Dia menjelaskan, di Jawa Timur,
penduduk lebih sedikit 10 juta jiwa dari Jawa Barat. Tapi dana transfer ke
kabupaten/kota Rp10 triliun lebih banyak dari Jawa Barat. “Dikali lima tahun
ada Rp50 triliun besarnya dana masuk yang ke Jawa Timur dibanding kami yang
daerahnya hanya 27 kabupaten/kota tapi penduduknya lebih banyak,” papar Kang
Emil.

Baca Juga:Pemda Jabar Buat SOP Pengunjung Gedung SateHampir Pasti Open Bidding untuk Sekwan Kota Cirebon, Draf Pansel di Meja Walikota

Untuk itu, menurut Kang Emil,
pemekaran daerah memang diperlukan. Namun, apabila pemekaran daerah masih belum
bisa dilaksanakan karena moratorium, dia mengusulkan ada keadilan fiskal untuk
daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduknya tinggi seperti Jabar.

“Jadi, pemekaran daerah itu
diperlukan. Saya perjuangkan. Saya komunikasikan. Maka satu-satunya solusi
(kalau pemekaran daerah tidak bisa) adalah keadilan fiskal,” ujarnya.

Gubernur juga memaparkan konsep
pembangunan kawasan Segitiga Rebana di rakor yang dihadiri Menteri PPN/Kepala
Bappenas Suharso Monoarfa. Kang Emil mengatakan, Jabar adalah salah satu daerah
penyumbang agrerat pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, sebagian besar atau
60 persen industri manufaktur nasional juga ada di Jabar. Kang Emil meminta
Bappenas agar membantu Jabar dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi tersebut. (rls)

0 Komentar