paket, konstruksi 255 paket, kemudian jasa lainnya 8 paket.
“Semuanya
dilelang. Contoh, kalau di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) ada
310 paket. Tapi, yang masuk ke kami hanya 250-an. Artinya, sisa dari jumlah
tersebut tidak diusulkan. Kalau kita sih sifatnya hanya menunggu. Bahkan, jika
belum ada lelang yang masuk ke kami, tidak sungkan SKPD yang bersangkutan kami
tegur,” pungkasnya.
Sebelumnya,
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori mengingatkan kepada pihak
eksekutif untuk bisa mengeksekusi anggaran di triwulan pertama.
Sebab,
ia melihat belum ada pergerakan yang signifikan, tindak lanjut dari eksekutif.
Padahal, pihaknya berharap ada perkembangan positif. Baik dalam hal kebijakan
sektoral maupun keputusan-keputusan di eksekutif.
Baca Juga:Maret Suket Tidak BerlakuBupati-Sekda Pantau Open Bidding, Jabatan Sekwan Harus Koordinasi dengan Pimpinan DPRD
“Kita
ini kan bersentuhan langsung dengan konstituen.
Karena itu, kami harap pekerjaan fisik khususnya, tidak lagi yang mangkrak dan
anggaran bisa terserap secara maksimal,” kata Politisi PKB itu.
Menurutnya,
legislatif memiliki marwah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Sebab,
anggota DPRD itu mempunyai konstituen di dapil masing-masing. “Ketika ada
problematika, tentu kita bisa komunikasikan kepada eksekutif,” terangnya.
Sejauh
ini, komunikasi yang dilakukan antara legislatif dan eksekutif itu menyesuaikan
dengan tupoksi anggota dewan di masing-masing komisi. Menurutnya, legislatif
memiliki tanggung jawab sebagai kontrol eksekutif. Tapi ketika melihat
kondisinya hari ini, belum ada sesuatu pergerakan yang lebih. Termasuk progres
dari bupati. “Tapi, hari ini kan di
LPSE saja belum ada geliat,” jelasnya. (sam)