CIREBON –
Pemerintah Kabupaten Cirebon belum bisa menyelesaikan dobel data kependudukan.
Pasalnya, persoalan dobel data masih banyak ditemukan di lapangan. Masyarakat
pun kerap kali mengeluhkan kondisi tersebut.
Akibatnya, kebutuhan pelayanan kesehatan (BPJS PBI) masyarakat terganggu. Tidak hanya itu, dobel data pun juga berdampak di Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Heriyanto ST kepada Radar Cirebon, kemarin (5/3).
Menurutnya,
persoalan dobel data ini harus segera diselesaikan. Bahkan, hasil pertemuan
akhir Januari 2020, eksekutif dengan legislatif sepakat untuk menyelesaikannya
hingga Maret untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval). Namun, belum ada
pergerakan nyata dari eksekutif.
Baca Juga:Polisi Tangkap Empat Pelaku CuranmorParanormal Palsu Kelabui Tetangga Sendiri
“Kami
pernah melakukan rapat bersama Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinas Kesehatan serta
BPJS. Terkait penghapusan data penerima layanan PBI. Hanya saja, persoalannya
banyak data yang dobel,” terangnya.
Dia
menceritakan, salah satu warga di dapil I ingin mengurus dokumen untuk
mendapatkan layanan kesehatan. Namun, muncul keluhan NIK-nya sudah ada yang
menggunakan.
“Kalau
seperti itu, kami menilai eksekutif belum serius menyelesaikan persoalan.
Manakala telah ada tindak lanjut, mestinya, tidak sampai ditemukan masih adanya
data ganda. Kalau data saja masih amburadul, bagaimana mau memberikan pelayanan
maksimal?” jelasnya.
Harusnya,
kata pria yang akrab disapa Heri itu, Disdukcapil bisa mengetahui, data mana
saja yang bermasalah. Karena mereka memiliki sistemnya. Ketika di search di pencarian, pastinya akan
muncul. “Kami minta ke depan jangan sampai ada temuan seperti itu
lagi,” imbuhnya.
Ia
juga meminta, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg segera bertindak, untuk mendesak
SKPD terkait untuk melakukan upaya perbaikan data. “Pak Bupati harus turun
langsung, mengawal penyelesaian persoalan data ini,” pungkasnya.
Sebelumnya,
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dr Iis Krisnandar SH Cn mengakui,
kini data verifikasi dan validasi (verval) tengah diperbaiki. Namun, dengan
kerja yang begitu besar, tidak didukung dengan support anggaran. Sementara
jumlah pegawai di Dinsos hanya 35 orang.
“Banyak
yang harus dibenahi administrasinya. Sementara Dinsos mengurus hampir separuh
orang miskin, yang jumlahnya 1,1 juta. Baik itu PKH, BNPT, dan BPJS,” kata