mengetahui positif atau tidaknya ketiga pasien tersebut. Tiga pasien tersebut
ada yang mulai dirawat dan diisolasi pada Kamis malam (5/3) dan Rabu malam (4/3).
Nina tidak bisa
memberitahukan data pasien lebih banyak atas perintah Kemenkes RI dan ketiga
pasien itu sedang dalam penanganan medis. “Kami hanya bisa menyatakan bahwa
memang kami sekarang memeriksa atau melayani pasien perawatan dalam pengawasan.
Untuk informasi selanjutnya kami serahkan kepada Kementerian Kesehatan,”
katanya.
Ditambahkannya, dari tiga
pasien baru tersebut, dua di antaranya sudah dalam kondisi baik dan satu
lainnya masih dalam proses terapi. Sebelumnya, RSHS Bandung telah mengobservasi
lima pasien dengan status pengawasan virus corona di RIIKK. Semua pasien tersebut
sudah pulang ke rumah masing-masing karena dinyatakan negatif Covid-19 setelah
melalui hasil uji laboratorium.
Baca Juga:Kebutuhan Dalam Negeri Meningkat, Ekspor Masker DihentikanPTMSI Kota Cirebon Gulirkan Liga Tenis Meja
Sementara itu, data
statistik worldometers, laman penyedia informasi statistik independen yang
telah menjadi rujukan berbagai lembaga dunia, per Jumat (6/3) menunjukkan angka
100.704 jiwa dilaporkan positif tertular virus dan jumlah korban tewas mencapai
3.406 jiwa.
Akibat jumlah pasien dan
korban jiwa yang terlampau banyak, masyarakat Indonesia, khusunya di berbagai
negara dilanda ketakutan dan kepanikan masal. Tidak hanya itu, wabah juga
sempat memicu aksi kekerasan dan intimidasi berbasis rasial terhadap warga asal
China dan negara di Asia Timur lainnya.
3,3 TRILIUN UNTUK PEMDA
Pemerintah pusat akan
menggelontorkan dana sebesar Rp3,3 triliun untuk pemerintah daerah (pemda).
Dana itu untuk mengganti pendapatan daerah yang hilang akibat mewabahnya virus
corona lantaran memukul industri pariwisata.
Di tengah lesunya sektor
pariwisata pemerintah tak menarik pajak untuk hotel dan restoran selama enam
bulan ke depan. Karenanya, pemerintah mengucurkan dana Rp3,3 triliun untuk
pemda sebagai pengganti pendapatan daerah yang hilang.
“Kalau pajak restoran dan
hotel tidak ditarik, maka pemda kan
ada potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp3,3 triliun. Nah ini yang diganti oleh pemerintah,” kata Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto di Jakarta kemarin (6/3).
Agar tak menabrak undang-undang,
akan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selanjutnya, kata dia,
bantuan tersebut akan diberikan dalam waktu dekat ini. “Ini diberlakukan nanti