CIREBON –
Progam bantuan sosial (bansos) kerap kali dikeluhkan masyarakat miskin.
Pasalnya, penyaluran bantuan tersebut masih semrawut. Tidak sedikit yang salah
sasaran. Keluhan itu pun kembali disampaikan melalui wakil rakyat. DPRD
Kabupaten Cirebon mencoba meramu sinkronisasi data, melalui single data sistem.

Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE mengaku, permasalahan penyaluran
bansos, baik program bantuan pangan nontunai (BPNT) maupun program keluarga
harapan (PKH), selalu mengemuka di lapangan saat reses.

“Mereka
banyak mengeluhkan soal penerimaan yang kadangkala kurang. Ada yang harusnya
layak menerima, tapi tidak dapat dan sebaliknya,” ujar Rudiana, Selasa
(10/3).

Untuk
menuntaskan itu semua, kata Rudiana, pihaknya sedang merancang perda tentang
single data system (SDS). Dengan SDS itu, pemerintah daerah akan punya data
riil, tidak semrawut karena banyak yang tidak tepat sasaran.

“Mayoritas
masyarakat juga mengeluhkan program KIS yang banyak dinonaktifkan. Juga SKTM
yang tidak lagi bisa digunakan, PKH, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan
rumah tak layak huni (Rutilahu),” paparnya.

Dia
menjelaskan, perda single data system itu merupakan payung hukum integrasi data
yang menaungi beberapa OPD terkait, agar jelas tanggung jawabnya. Tujuannya, agar
ke depan tidak saling lempar tanggung jawab.

“Ketika
jumlah warga miskin diketahui secara pasti, maka penganggaran yang dilakukan
DPRD pun akan lebih akurat mengcover BPJS PBI daerah,” kata politisi PDI
Perjuangan itu.

Dia
mengaku, selama ini DPRD dibuat bingung karena tidak adanya data akurat. Makanya,
sekarang data itu harus by name by
address, harus jelas dan ada SK-nya. Pihaknya berharap, Puskesos cepat
melakukan verfal data.

Sebab,
sebelumnya data di Kemensos RI pada 2019, ternyata Kabupaten Cirebon tidak
pernah meng-update data berdasarkan basic data terpadu (BDT). Sehingga,
Kemensos RI pun menyangka kebutuhan untuk daerah ini sedikit, makanya banyak
yang dicoret.

Senada
disampaikan Wakil Ketua DPRD lainnya, Teguh Rusiana Merdeka. Dia mengatakan,
selama reses banyak mendapat keluhan soal BPJS Kesehatan dan PKH dari
konstituennya yang ada di daerah pemilihan (Dapil) V.