KUNINGAN – Ratusan kepala desa
(kades) dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa
Seluruh Indonesia (Apdesi) Kuningan, menyambangi gedung DPRD Kuningan di Jalan
RE Martadinata Ancaran, Senin (9/3).
Mereka
bermaksud mengadukan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan Perangkat Desa yang
belum diaktifkan, sehingga banyak perangkat desa yang belum bisa memanfaatkan
pelayanan jaminan kesehatan tersebut. Para aparat desa ini turun ke jalan
sebagai bentuk kekecewaan saat salah satu kades yang sakit ditolak berobat di rumah
sakit (RS) karena kartu BPJS-nya belum aktif.
Orasi
demi orasi disuarakan silih berganti di halaman gedung DPRD dengan menggunakan
pengeras suara yang mereka bawa, menggunakan salah satu mobil maskara hibah
dari Provinsi Jabar. Puluhan aparat kepolisian dari Polres Kuningan dibantu Satpol
PP pun diterjunkan guna mengamankan jalannya aksi tersebut.
Baca Juga:Komisi III DPRD Majalengka Desak PUPR dan BBWS BergerakAwali Safari Rajab di Leuwimunding
Sejumlah
perwakilan dari mereka pun langsung dipersilakan memasuki ruangan Banmus untuk berdialog
yang difasilitasi langsung Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE. Tampak hadir dalam
ruangan itu, Kepala BPKAD Dr H A Taufik Rohman MSi, mantan Kepala DPMD Drs
Deniawan MSi didampingi Kabid Pemdes H Ahmad Faruk MSi, Direktur RSUD 45 dr H
Zainal A, perwakilan RSUD Linggajati, serta dari pihak kantor BPJS Kuningan dan
Cirebon.
“Kami
datang ke DPRD adalah sebagai bentuk simbol adanya ketidakadilan. Kita yang
mengurus masyarakat yang sakit, tapi ketika kita sakit tidak diurus. Anda
(anggota dewan) dipilih bukan dilotre,” ujar Yasir Monawar, salah satu orator
saat mengawali aksinya di depan gedung dewan.
Di
dalam ruangan, Ketua DPC Apdesi Kuningan H Linawarman SH didampingi T Umar
Said, menyampaikan keluhan tersebut secara terperinci. Mereka meminta penegasan
dari pihak terkait guna kelangsungan pengaktifan kartu BPJS para perangkat desa
di Kuningan, sehingga dalam jaminan kesehatan bisa terlayani dengan baik.
“Ada
perangkat desa yang akan berobat ditolak karena BPJS-nya tidak dibayar oleh
pemerintah daerah,” ujarnya seraya mendesak pemda dan pihak BPJS agar segera
mengaktifkan kembali kartu BPJS mereka.
Menanggapi
hal itu, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy langsung meminta agar pihak BPJS