memberikan penjelasan, sehingga masalah tersebut segera tertangani. Kepala BPJS
Kesehatan Cabang Cirebon Budi Setiawan yang saat itu didampingi Kepala BPJS
Kesehatan Perwakilan Kuningan Retna Wahyuningsih, mengatakan Program BPJS
Kesehatan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada dukungan dari
berbagai pihak yang berkepentingan.
“Berkaitan
dengan program BPJS Kesehatan aparat desa di Kuningan, secara umum memang ada
kebijakan baru, pelaksanaannya juga belum serentak di seluruh Indonesia. Ada
sistem yang belum siap memang iya,” kata Budi.
Dalam
minggu-minggu ini, lanjut Budi, pemda akan dikumpulkan oleh Kemendagri untuk diberikan
sosialisasi terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan aparat desa. Untuk
wilayah Jawa dan Bali, akan dilaksanakan Rabu (11/3) di Bali.
Baca Juga:Komisi III DPRD Majalengka Desak PUPR dan BBWS BergerakAwali Safari Rajab di Leuwimunding
“Dinamikanya
seperti itu. Dari 514 kabupaten/kota, Kuningan termasuk yang sudah siap untuk
melaksanakan penjaminan dari aparat desa. Di Kuningan ini sudah menjadi langkah
maju. Minggu lalu BPJS sedang diaudit oleh BPK, khusus hadir ke Kuningan dalam
proses penjaminan ke seluruh perangkat desa, berbincang dengan aparat desa. Ini
harus dipublikasikan, semua sudah siap, anggaran sudah siap, keanggotaan sudah
siap. Berita acara sudah ditandatangani Minggu lalu, tinggal menunggu gong
saja, tinggal menunggu pembayaran saja (dari Pemda Kuningan),” jelas Budi.
Pihak
BPJS Kesehatan sudah koordinasi dengan BPKAD Kuningan terkait masalah tersebut,
sehingga apabila sudah dibayar, maka semua kartu BPJS perangkat desa dan kepala
desa seluruh Kuningan sudah bisa diaktifkan kembali. Soal pelayanan, lanjut
Budi, apabila ada komplain dengan kurangnya pelayanan agar segera disampaikan.
“Berkaitan
dengan obat dan kamar, kami sudah berkoordinasi dengan RS supaya tidak dibatasi
lagi. Soal sosialisasi yang kurang, nanti akan kami sampaikan lagi. Soal antrean,
sebenarnya banyak hal yang seharusnya tidak harus ngantre di kantor, karena
kita bisa melalui aplikasi di HP,” tutur Budi.
Sementara
itu, Kepala BPKAD Kuningan Dr H A Taufik Rohman MSi memastikan pihaknya akan
segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan membayarkannya ke BPJS. Setelah
dibayarkan, maka dipastikan kartu BPJS Kesehatan para perangkat desa se
Kabupaten Kuningan sudah bisa kembali aktif dan bisa dipergunakan sebagaimana