CIREBON –
Pemerintah Kota Cirebon akan berpikir ulang untuk rencana pendirian balai
rehabilitasi sosial. Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH mengapresiasi
adanya tawaran fasilitasi kepada Kementerian Sosial untuk pendirian fasilitas
tersebut.
Namun, Azis menilai wilayah Kota Cirebon yang relatif sempit
menjadi pertimbangan untuk menolak dengan halus rencana tersebut. Bahkan, Kota
Cirebon sendiri saat ini telah menanggung beban persoalan sosial yang cukup
pelik karena letaknya sebagai kawasan perlintasan dan sentra niaga dari daerah
penyangga di sekitarnya.
“Kalau ada pendirian balai rehabilitasi sosial, justru
khawatir menambah beban persoalan sosial di Kota Cirebon,” ujar Azis, kepada Radar Cirebon, Selasa (10/3).
Baca Juga:Juni, Perumda Air Minum Uji Coba Reservoir BaruKAI Cirebon Berikan Promo Spesial Tarif Tiket Argo Cheribon
Dia mengaku akan mengkaji lagi dan membicarakan dengan
daerah-daerah sekitar terkait di mana lokasi yang cocok untuk mendirikan
fasilitas tersebut. Sebab, balai rehabilitasi nantinya digunakan oleh tiga
daerah, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu. “Perlu ada kajian di
mana yang cocok. Dampaknya juga harus diperhitungkan,” tuturnya.
Dia lebih condong rencana pendirian balai rehabilitasi
sosial di Kabupaten Cirebon. Terutama di lokasi yang agak jauh dari pusat aktivitas
masyarakat.
Dalam lawatannya ke Balaikota Cirebon sebelumnya Anggota
DPR-RI asal Dapil VIII Jawa Barat Hj Selly Andriani Gantina mengaku, siap untuk
memfasilitasi daerah-daerah yang menjadi konstituennya untuk mendapatkan
bantuan pendirian balai rehabilitasi sosial dari kementerian sosial.
Selly telah menawarkan pendirian fasilitas pemerintah
tersebut, asalkan ada kesiapan dari pemerintah daerah kabupaten/kota di
dapilnya. Bahkan di wilayah Ciayumajakuning untuk menyediakan lahan yang
nantinya akan didirikan bantunan balai rehabilitasi sosial tersebut di atasnya.
(azs)