pengumuman nilai hasil seleksi ke publik bukan hal tabu. Lha wong hasil tes
CPNS saja bisa langsung dilihat oleh peserta begitu selesai melaksanakan
tesnya. Kenapa untuk seleksi terbuka JPT tidak bisa? Pandangan ini yang harus
diubah,” tegas Edo.
Wabup
juga menyatakan, setelah posisi tiga besar diumumkan, maka kewenangan untuk
menentukan siapa yang dipilih menjadi kepala SKPD yang dilelang, sepenuhnya
kewenangan pimpinan. Kecuali untuk posisi sekretaris DPRD, harus mendapat
persetujuan dari pimpinan dewan.
“Kalau
sudah masuk tiga besar, itu sudah masuk kawasan politis dimana kewenangannya
ada di pak bupati. Siapa yang akhirnya dipilih, ya itu hak pak bupati. Yang
penting proses tahapan seleksi terbuka berjalan fair dan menghasilkan pimpinan yang berkualitas dan kapabel di bidangnya,”
tandas wabup.
Baca Juga:Buntut Berobat Ditolak RS, Ratusan Kades dan Perangkat Desa Sambangi DPRDKomisi III DPRD Majalengka Desak PUPR dan BBWS Bergerak
Dalam
kesempatan itu, Wabup Edo juga memuji BKPSDM yang melaksanakan kegiatan open bidding. Dari pantauannya, tahapan
seleksi terbuka JPT berjalan lancar, dan para peserta juga mengikutinya dengan
penuh optimistis. “Saya melihat jika pelaksanaan tahapan seleksi terbuka
benar-benar berjalan lancar dan fair. Dan ini akan berimbas kepada hasil dari
open bidding, dimana akan menghasilkan pejabat yang berkualitas dan berkompeten
di bidangnya. Kalau pelaksanannya fair, tentu akan meningkatkan kepercayaan
dari pejabat itu sendiri,” ujarnya.
Pernyataan
wabup soal skor akhir seleksi terbuka diumumkan, mendapat dukungan dari para
peserta open bidding. Mereka
beranggapan, diumumkannya skor peserta hasil seleksi akan meminimalisir
terjadinya pandangan negatif terhadap pelaksanaan open bidding. “Kami sih
setuju saja kalau scoring diumumkan seperti yang ditegaskan pak wabup. Ini akan
meningkatkan kepercayaan kepada tim pansel, bahwa seleksi terbuka benar-benar fair,” ungkap sejumlah peserta open bidding. (ags)