MAJALENGKA
– Bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd memimpin rapat persiapan
penilaian program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
(P2WKSS) tingkat Kabupaten Majalengka, di gedung Yudha Setda Majalengka, Selasa
(10/3).
Hadir pada kesempatan itu Ketua TP PKK Kabupaten Majalengka Dra
Hj Dedeh Nurhayati MPd, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Keluarga Berencana (DP3AKB) Majalengka Drs H Rieswan Graha MMPd,
serta para pejabat di lingkungan pemkab.
Bupati mengatakan, program P2WKSS merupakan salah satu
upaya meningkatkan peran wanita dalam masyarakat menuju keluarga sejahtera.
Lokasi P2WKSS yang akan mewakili Kabupaten Majalengka di tingkat Jawa Barat
yakni Desa Buninagara, Kecamatan
Malausma.
Baca Juga:Bupati-TNI Berdayakan MasyarakatHasil Liga Champions Liverpool vs Atletico: Skor 2-3, Atletico Lolos ke Perempat Final
“P2WKSS merupakan program lintas sektoral berbasis
integrasi dan intervensi. Desa nantinya diidentifikasi sehingga menjadi desa
mandiri, khususnya dengan melibatkan peran kaum petempuan,” katanya.
Pihaknya berharap program P2WKSS berjalan sukses dan
berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan di seluruh desa di
Kabupaten Majalengka. Bupati berharap P2WKSS menjadi salah satu solusi
perbaikan peningkatan kesejahteraan di Majalengka.
Terkait peran lintas sektoral yang berbasis integrasi dan
intervensi, menurut Karna desa yang
menjadi lokus P2WKSS harus diidentifikasi kebutuhannya. Sehingga segera diambil langkah
penanganan. DP3AKB mengidentifikasi Desa Buninagara, kemudian diajukan ke
bupati dan bupati menetapkan lewat surat keputusan. Setelah itu dibagi tugas
kebutuhan desa yang akan ditangani dinas atau mitra kerja sehingga desa menjadi
desa mandiri.
Kepala DP3AKB Kabupaten Majalengka, Drs H Rieswan Graha MMPd
menambahkan, rencananya akan dibina 100 kaum perempuan di Desa Buninagara yang
akan dinilai, serta dilakukan perbaikan sarana dan prasarana termasuk perbaikan
lingkungan maupun kesejahteraan di kawasan tersebut.
“Sebagi lokus yang dibina adalah keluarga yang perempuannya
berusia 16 sampai 64 tahun. Itu hanya 100 KK (kepala keluarga, red) yang dinilai status ekonominya
miskin,” katanya.
Dari 100 KK ini akan dibina dan terus dibantu oleh seluruh
komponen masyarakat. Pelaksanaan pembinaan
sejak April-Oktober 2020, sehingga selama periode penilaian para
kepala OPD akan membina baik fisik maupun pemberdayaan perempuan. Sehingga yang