Jakarta- World Health Organization (WHO) menetapkan virus COVID-19 yang dikenal luas sebagai virus corona sebagai pandemi yang membutuhkan penanganan ekstra.
Banyak negara menetapkan protokol pengamanan bagi rakyatnya dengan membatasi kegiatan luar ruangan maupun arus keluar masuk barang dan manusia. Hal tersebut menimbulkan banyak komentar, tak kurang dari akademisi hingga politisi tanah air angkat bicara soal lockdown ini.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyebut bahwa lockdown hanyalah salah satu opsi saja dari penanganan sistematis dari pandemi corona.
Baca Juga:950 Madrasah DTA Diliburkan 2 PekanTiga Pasien Sembuh dari Corona, Dapat Hadiah Jamu dari Presiden Jokowi
“Lockdown itu hanya salah satu opsi saja. Prinsipnya Pemerintah harus siapkan perangkat kebijakan yang mampu berikan rasa aman bagi masyarakat” ujarnya ketika dihubungi wartawan Senin (16/03/2020).
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyebut bahwa lockdown harus didasarkan perhitungan matang, dan melibatkan kerja kolektif Pemerintahan.
“Kalau opsi lockdown diambil, tentunya harus dikalkulasi matang. Akses keluar masuk suatu zona tertentu ditutup kan diasumsikan ketersediaan kebutuhan pokok cukup, faskes juga ready, listrik air dan kebutuhan dasar lainnya juga cukup. Kalau tidak tersedia, bukan lockdown itu namanya. Isolasi itu”
“Suatu zona ditutup itu dampaknya kan berlapis-lapis. Itu yang harus dipahami. Tidak bisa alasan mentah terus minta suatu daerah lockdown gitu. Kalkulasinya meleset yang ada jadi chaos” tambahnya.
Banyaknya komentar untuk meminta daerah yang terpapar corona agar melakukan lockdown ditanggapi dengan santai oleh Selly Gantina.
“Saya melihat belum ada urgensi lockdown ya. Urgensi terpenting itu membangun kerjasama lintas pemangku kebijakan. Satgasnya Pemerintah dipegang BNPB, ada Kementerian dan Lembaga lain dibawahnya. Kerjasama dengan Pemda yang baik. Jangan sampai ada overlap” kata legislator ini.
“Kita jangan mengimpor kepanikan lagi. Apalagi kepanikan disebabkan ketidakmampuan menghitung dan mempersiapkan teknis kebijakan. Masyarakat taunya kebutuhan mereka aman, Pemerintah siapkan. Ini Indonesia, bukan Gotham City. Kerja kolektif Pemerintah insyaallah kuat. Gak perlu ada yang jadi Batman” pungkasnya (rls)