CIREBON – Tensi panas antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon disikapi serius pengurus DPC PDIP Kabupaten Cirebon. Bahkan, sejumlah pengurus mengaku siap pasang badan dan akan mengamankan kebijkan bupati sebagai upaya untuk membangun Kabupaten Cirebon.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon bidang Buruh Tani dan Nelayan, Mae Azhar saat ditemui Radar, kemarin. Dia meminta bupati tetap fokus melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus corona dan mendepankan kepentingan masyarakat, ketimbang mengurusi pihak-pihak yang protes atau tidak puas terhadap kebijakannya melakukan mutasi dan rotasi.
“Saya mohon bupati tetap fokus melaksanakan tugasnya. Ada hal yang lebih penting ketimbang mengurusi mereka yang protes. Masyarakat membutuhkan kehadiran bupati dalam upaya melakukan penanganan untuk mengatasi ancaman virus corona,” ujarnya, kemarin.
Azhar juga meminta legislatif tidak asal memvonis apa yang dilakukan eksekutif sebagai hal yang cacat hukum. Terlebih, apa yang dilakukan tersebut merupakan ranah mutlak eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Menyebut ini cacat hukum adalah hal yang fatal. Etika politiknya di mana? PDIP tidak akan diam. Ketua DPRD terlalu dalam ikut dalam rumah tangga eksekutif. Jelas PDIP akan membela bupati yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon,” imbuhnya.
DPC PDIP, menurut Azhar, akan mengambil sikap terkait tudingan ketua DPRD tersebut. Menurutnya, jika dibiarkan, hal tersebut akan menjadi liar dan berbahaya. Padahal, apa yang dilakukan eksekutif sudah sesuai aturan yang ada.
“Kita akan menentukan sikap segera. Ini persoalan serius karena pernyataan ketua DPRD tersebut seolah-seolah menuding jika apa yang dilakukan eksekutif cacat hukum,” ungkapnya.
Sementara, Ketua DPC Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Cirebon, Maman Kardiman mengaku heran dengan statemen ketua DPRD Mohamad Luthfi. Ia melihat ada yang janggal. Bahkan, pihaknya mencurigai ada sesuatu yang membuatnya tidak puas terhadap hasil mutasi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
“Luthfi seperti kebakaran jenggot. Atau, jangan-jangan ada bahasa lain seperti titipan-titipan yang tidak terakomodir oleh bupati,” kata dia, kepada Radar, kemarin (7/4).
Menurutnya, ketua DPRD tidak boleh intervensi perihal mutasi. “Biarlah urusan baperjakat dan bupati,” tuturnya.
PDIP Pasang Badan Amankan Kebijakan Bupati
