Dia khawatir, anggaran yang sudah dialokasikan untuk mengcover penanganan pandemi corona di Kabupaten Cirebon, tidak akan cukup. Sehingga dibutuhkan kembali pergeseran anggaran dari dinas-dinas seperti yang sudah mulai dilakukan saat ini.
“Saat ini saja sudah dilakukan pergeseran anggaran masing-masing dinas 10 persen. Kalau kondisinya begini, baru bisa diatasi jika anggaran yang disisihkan dari dinas sampai dengan 30 persen. Kalau itu terjadi, kita terancam tanpa kegiatan tahun ini,” ungkapnya.
Terpisah, Kadinsos Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra kepada Radar mengatakan, data warga miskin di Kabupaten Cirebon saat ini sebanyak 249.801 KK. Angka tersebut akan dikurangi jumlah KK yang mendapat bantuan dari program BPNT dan PKH sebanyak 139.786 KK. Selain itu, ada kuota bantuan dari pemerintah pusat untuk warga miskin terdampak covid-19 sebanyak 29.700 KK. Angka tersebut dikoreksi lagi dari bantuan pemprov sebesar 14.007 KK.
“Saat ini, jumlah keluarga miskin di DTKS yang harus ditanggung oleh Pemkab Cirebon sebanyak 66.308 KK. Dari provinsi untuk DTKS sudah final angkanya 14.007 KK,” ujar Dadang.
Dari angka 66.308 KK tersebut, Pemkab Cirebon juga sedang mendata dan melakukan validasi kepada warga miskin baru di luar DTKS yang saat ini terdampak pandemi corona, yang saat ini jumlahnya sekitar 26.624 KK.
“Jadi, kalau ditambah dengan keluarga miskin baru, jumlah totalnya sekitar 92.932 KK. Awalnya kuota kita dari DTKS itu sekitar 123.413 KK. Saat kita usulkan ke provinsi ada validasi. Terkoreksi angkanya menjadi 14.007. Kita tidak tahu pertimbangan provinsi. Tapi yang saat ini hasil verifikasinya hanya 14.007 KK dari DTKS yang bisa masuk,” imbuhnya. (dri)
DPRD Jabar Pertanyakan Janji Pemprov Jabar
