“Setelah saya hitung-hitung semuanya, jadi BLT dan Dana Desa ini diperkirakan bisa meng-cover kurang lebih 48.297 KK. Ditambah lagi kita menyiapkan paket bansos selama tiga bulan terturut-turut ke depan untuk 25.000 KK. Jadi sebetulnya total dampak sosial yang akan kita berikan untuk kepala keluarga di Kabupaten Kuningan mencapai 239.419 KK dari 371.000 KK,” ungkapnya.
Bantuan sosial ini tidak mesti diberikan kepada seluruh KK yang ada di Kuningan. Sebab, ada beberapa kriteria khusus seperti keluarga hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. “Kita kan tidak prioritaskan bansos itu untuk PNS misalnya, pengusaha atau pemilik toko. Sehingga hitungan kita dari 371.000 KK yang ada di seluruh Kabupaten Kuningan, dengan kita menyalurkan kepada 239.419 KK, saya pikir ini cukup lah untuk masyarakat yang sangat miskin, miskin, dan hampir miskin,” bebernya.
Kemudian alokasi anggaran yang diambil dari APBD untuk dipersiapkan terhadap bansos sendiri, angkanya mencapai Rp15 miliar. Seluruh anggaran ini akan dipergunakan untuk pembelian sembako kepada 25.000 KK selama tiga bulan berturut-turut.
“Satu hal yang saya tekankan, bahwa bantuan-bantuan dalam rangka penanganan dampak sosial ini tidak boleh ada yang dobel, kena sanksi nanti. Intinya setiap KK hanya boleh menerima satu bantuan dari masing-masing dari program tersebut,” terangnya.
Pihaknya mengaku, pemerintah daerah tengah melakukan verifikasi dan validasi data lapangan, yakni menggunakan basis data dari RT/RW. “Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, yang pasti kita juga prinsipnya tidak terburu-buru. Dinas Sosial sedang berupaya keras dengan para camat, saya harap bersabar, prosesnya mungkin dari provinsi dulu. Setelah beres mungkin sambil evaluasi barangkali ada yang tercecer, kita masuk nanti dari program APBD. Jika masih kekurangan juga, semoga bisa tertutup dari program BLT Dana Desa. Kalau masih saja kurang mudah-mudahan bisa tertutup dari bansos Kemensos berupa uang tunai yang Rp600 ribu,” pungkasnya. (ags)