Dia memperkirakan, target pendapatan daerah yang telah direncanakan untuk tahun 2020 tidak akan tercapai. Bahkan pendapatan lain yang bersumber dari pusat juga terpaksa ada pemotongan anggaran.
“Pendapatan lain yang bersumber dari APBN seperti DAU (Dana Alokasi Umum) juga dipotong akibat Covid-19. Ada berapa puluh miliar bahkan ratusan miliar DAU menurut Peraturan Menteri Keuangan dipotong, jelas berdampak terhadap pendapatan di APBD kita,” ungkapnya.
Akibatnya, kata Ujang, banyak agenda kedewanan bahkan proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan tahun ini menjadi terhambat. “Banyak agenda kegiatan yang akhirnya ditunda, kemudian di-refocusing untuk penanganan Covid-19. Ya termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD juga dipotong kurang lebih 35 persen, itu harus di-refocusing untuk penanganan pandemi ini,” jelas Ujang.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Dr Asep Taufik Rohman MSi membenarkan jika anggaran di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengalami pemotongan, sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Persentase pemotongan seluruhnya sama di seluruh SKPD.
“Pemotongan anggaran di seluruh SKPD ini dilakukan karena ada instruksi dari pemerintah pusat. Anggarannya digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Kuningan,” sebut Taufik. (ags)