INDRAMAYU- Bakal calon bupati (bacabup) independen atau perseorangan yang tergabung dalam Asosiasi Calon Kepala Daerah Perseorangan (ACKDP) se-Indonesia menuntut kepada Komisioner KPU RI, provinsi, hingga ke tingkat kabupaten atau kota agar verifikasi faktual calon independen dilewati atau ditiadakan.
“Ada beberapa aspek yang mendasari tuntutan mereka (calon perseorangan, red) di antaranya dasar kemanusian saat merebaknya pademi Covid-19. Di samping itu juga aspek biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan aspek keadilan bagi calon perseorangan,” tegas Ketua ACKDP se-Indonesia Toto Sucartono SE MBA dalam konferensi pers daring, Senin (1/6).
Toto mencontohkan, ada sekitar 156 bakal calon yang akan menjalani verifikasi faktual di seluruh Indonesia untuk bertarung di Pilkada Serentak 2020. “Kalau verifikasi jalan, ada 5 juta orang lebih yang akan diverifikasi faktual, ini bukan permasalahan sederhana. Belum lagi ditambah petugasnya, apakah yang melakukan verifikasi sudah siap? Ini dilema bagi kita karena menyangkut keselamatan rakyat khususnya pendukung kita. Pasti terjadi kumpulan, bertentangan dengan PSBB,” ujarnya.
Di samping itu, lanjut Toto, petugas juga harus menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap saat mau melakukan verifikasi faktual di lapangan. “Dan, petugas juga harus terlebih dahulu melakukan rapid test guna mencegah penularan virus Covid-19. Apakah bisa dilakukan oleh KPU,” terangnya.
Selain itu, kata Toto, untuk verifikasi faktual itu harus mengeluarkan biaya cukup banyak. “Dana miliran rupiah yang harus disiapkan pemerintah,” katanya. Sementara itu, kondisi keungan baik pemerintah pusat hingga daerah juga sangat terpuruk.
“Silakan saja kalau pemerintah mau melakukan verifikasi faktual, tapi dengan sisi anggaran dan kemanusiaan juga harus dipikirkan. Bukan kita menghindar dari hal tersebut, tapi kita harus melihat aspek kemanusiaan yang harus kita lindungi,” ujarnya.
Terakhir, sebutnya, aspek keadilan. Menurut Toto, dengan diundurnya pelaksanaan Pilkada oleh KPU akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi calon independen.
“Di pilkada ini, kita sudah mendapat tiket dukungan 126 ribu dukungan, dan saat mau dilakukan verifikasi faktual diundur. Sehingga jelas sangat merugikan kita. Karena dilihat dari aspek kemanusiaan, maka kita memahami, meski kita sangat dirugikan karena sudah barang tentu dukungan akan berkurang,” ujarnya.
Bacabup Independen Desak Verifikasi Faktual Ditiadakan
