MAJALENGKA – Asosiasi Pemeritah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Majalengka mengeluhkan banyaknya data yang dinilai carut marut menyebabkan realisasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih ditemukan kendala di lapangan. Wakil Ketua Apdesi Kabupaten Majalengka, Dudung Abdullah Yasin menegaskan terkait pemerintah masih belum serius dalam menangani data penerima bantuan terdampak Covid-19.
“Data masih kita temukan tidak valid. Yang sangat menggelikannya lagi masih ada orang yang meninggal tercatat sebagai penerima bantuan. Berarti ini kan sifatnya masih manual dan belum online,” tegas Dudung, Selasa (2/6).
Di lapangan, kata Dudung, masih ditemukan data ganda, dobel bagi penerima PKH maupun BPNT. Satu orang warga juga bahkan bisa mendapatkan bantuan baik dari pusat maupun provinsi.
“Kalau mau benar ya silahkan serahkan ke desa. Karena desa itu mengetahui penerima valid atau tidaknya. Masih carut marut karena ada orang yang meninggal dunia sudah 2 sampai 3 tahun masih tercacat penerima bantuan,” tegasnya.
Dia meminta pemerintah untuk tidak berdiam diri terkait persoalan data. APDESI memaklumi karena persiapan pemerintah sangat singkat dan kondisi yang ada sangat mendesak. Meksi pemerintah desa dituntut untuk menyerahkan data masyarakat, namun hasilnya data lama muncul kembali.
Pandemi Covid-19 ini, lanjut dia, diharapkan menjadi langkah untuk membuat sebuah sistem yang baru. Sehingga tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran.
“Kalau mau benar, serahkan ke desa. Desa akan memusyawarahkan dengan lembaga desa dan tokoh masyarakat lainnya untuk memastikan penerima bantuan benar-benar tepat sasaran. Karena desa sendiri yang tahu seluk beluk warganya sendiri. Insya Allah amanah karena kami sendiri yang bersentuhan langsung dengan warga,” tandasnya. (ono)
Pembagian Bansos Sebaiknya Diserahkan ke Desa
