KUNINGAN – Pembatalan pembentukan panitia kerja (panja) pengawasan penanganan Covid-19, mendapat tanggapan politisi asal Partai Bulan Bintang (PBB), Julkarnaen. Menurut Jul -panggilan akrabnya- apapun langkah yang dilakukan DPRD terkait pembatalan panja, seharusnya bermuara pada kemaslahatan bersama.
Jul menegaskan, masalah terbentuknya atau tidak panja pengawasan penanganan Covid-19, merupakan wewenang DPRD. “Jadi menyangkut panja, kalau saya bilang nggak tahu, nggak mungkin kan? Sedikit banyak saya tahu tentang itu. Tapi perkembangan seperti apa juga, saya belum paham banget,” kata politisi yang menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kuningan saat diwawancarai awak media, Kamis (4/6).
Dia mengatakan, teman-teman legislatif yang lebih tahu dan paham mengenai perkembangan panja adalah anggota dewan yang masuk dalam Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kuningan. “Saya nggak masuk di Banmus, tapi kalau ditanya apakah tahu panja, ya saya tahu. Apa semangat panja, saya juga ngerti kok. Tapi kalau saya harus panjang lebar bicara tentang itu, saya pikir yang lebih berkompeten adalah teman-teman di Banmus,” ungkapnya.
Jul menyebutkan, dalam kondisi seperti ini harusnya semangat yang dibangun adalah kemaslahatan bersama. Artinya, semua kebijakan dan langkah yang dilakukan demi kepentingan rakyat. “Bukan soal setuju atau tidak setuju dibentuk panja, namun kalau memang jauh lebih bermanfaat dan memberikan kemaslahatan yang luar biasa untuk rakyat, ya kenapa tidak? Tapi kalau ini hanya menjadi guyonan politik ya jangan lah,” tegas dia.
Pada prinsipnya, sambung dia, akan ada rencana pembentukan panja atau pansus sekalipun, intinya adalah berkepentingan pada kemaslahatan bersama. Apakah tanpa adanya panja legislatif tidak dapat mengawasi, Julkarnaen beranggapan, jika dewan masih dapat melakukan pengawasan walaupun tanpa dibentuk panja.
“Ya tetap bisa saja. Pengawasan itu bukan terkait teknis tadi, namun pertanggungjawaban diri kita sebagai anggota legislatif,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Jul menyarankan agar seluruh anggota legislatif dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan di tengah penanganan Covid-19 khususnya dari sisi anggaran. “Kita harus optimalkan fungsi pengawasan kita, terserah medianya seperti apa, mau panja atau apa. Kalau memang muara akhirnya yaitu untuk kemaslahatan bersama, kalau misalnya panja dan macam-macam hanya guyonan politik, saya sudah pusing lah,” sindirnya.