CIKIJING- Sejumlah warga Desa Kasturi Kecamatan Cikijing mendatangi balai desa setempat untuk mempertanyakan alokasi bantuan dari pemerintah dalam menanggulangi dampak covid-19, Rabu (17/6). Seorang warga Desa Kasturi, Saepul Uyun menyatakan warga yang datang untuk meminta transparansi pemdes terkait alokasi bantuan covid-19 dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jabar dan Kabupaten.
“Kami ingin Pemdes Kasturi bisa transparan dalam pengalokasian dana bantuan dari pemerintah,” tandas Saepul Uyun.
Warga juga mempertanyakan alokasi dana desa sebesar Rp210 juta yang akan digunakan untuk bantuan kepada warga terdampak covid-19. Mengingat hingga kini belum ada kejelasan terkait anggaran itu.
Sementara itu, Kepala Desa Kasturi, Drs Yadi Supriyadi menjelaskan dari jumlah penduduk desanya sebanyak 5.151 jiwa, sekitar 1300 lebih yang terdampak pandemi covid-19 dan dapat terfasilitasi. Sementara sekitar 400 warganya masih belum terfasilitasi.
“Pemdes terus berupaya untuk melakukan pendataan secara valid agar bantuan dari pemerintah juga bisa tepat sasaran. Pada Senin direncanakan dana BLT desa bagi sejumlah 150 warga masing-masing sebesar Rp. 600 ribu dapat dicairkan,” kata Kades Yadi didampingi Sekretaris Desa Kukun Nandang Kurnia.
Dijelaskan Kades Yadi, pemdes sebelumnya telah membuat RKPdes dan RAPDes. Sesuai aturan bahwa dana desa yang dapat digunakan untuk membantu warga terdampak coovid-19 maksimal 35 persen dan di lapangan bisa disesuaikan dengan kondisional.
“Warga mungkin mendapatkan informasi setengah setengah dan tidak utuh. Ketika kami perlihatkan tabulasi penerima bantuan yang dipampang di balai desa, warga bisa memahaminya,” ujar Kades Yadi.
Dibeberkan dia, dengan adanya covid- 19 ini, Pemdes akhirnya mengetahui data penerima bantuan seperti PKH. Setelah dicek, dari penerima sebanyak 358 jiwa yang terverifikasi sebanyak 312 jiwa riilnya.
Pihak pemdes juga selama 4 mingguan harus melakukan pendataan untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS. Selain itu Pemdes juga berupaya membuat tabulasi data yang valid untuk memudahkan pemberian bantuan sehingga kebijakannya tepat. (ara)