CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Terutama bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat yang nilainya cukup besar.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Budiharjo Herman (SBH) menyampaikan, anggaran bansos yang disalurkan Pemprov Jabar melalui dari APBD mencapai Rp6 triliun. Namun, penyalurannya banyak dikeluhkan.
Bansos ini, kata SBH, hanya tiga bulan atau sampai Agustus. Tapi di lapangan, pada penyalurannya melihat banyak kejanggalan.
Termasuk saat ia turun ke daerah pemilihan (dapil). Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait penyaluran bansos dari sembilan pintu yang disiapkan pemerintah, termasuk dari provinsi.
Seperti yang terjadi di Kota Cirebon saja, SBH menemukan kejanggalan, bahwa hanya 800 KK saja yang dapat bantuan sosial dari provinsi. Padahal pada DTKS, lebih dari seribu KK yang terdampak dan membutuhkan bantuan. “Saya turun ke dapil banyak yang tidak menerima, pendataan tidak tepat dan keluhan lain, ini akan jadi masukan,” tegasnya.
Atas kejanggalan dan berbagai keluhan tersebut, politisi Partai Demokrat ini mewacanakan akan membentuk panitia khusus (Pansus) Bansos untuk secara fokus mengawasi penyaluran bansos di Jawa Barat.
“Sudah ada yang mengajukan untuk dibuat Pansus Bansos, salah satunya karena banyak keluhan dari masyarakat, nanti pansus akan lebih fokus melakukan pengawasan,” tandasnya.
Wacana tersebut, menurut SBH, sudah menjadi perbincangan para legislatif di tingkat Jawa Barat, dan itu akan ditindaklanjuti dengan disampaikan kepada masing-masing ketua fraksi. Nantinya akan dikembalikan kepada musyawarah para pimpinan fraksi, apakah wacana tersebut disetujui atau tidak “Nanti kembali kepada pimpinan fraksi, mereka yang akan menentukan,” bebernya.
Rencannya tanggal 30 Juni akan ada paripurna DPRD, ada pembahasan lima raperda, nanti kita lihat hasil pembahasan para ketua fraksi apakah akan dibahas saat paripurna atau tidak. “Masak Kota Cirebon hanya mendapatkan bansos provinsi 800 RTS saja,” sebutnya. (abd)
DPRD Jabar akan Bentuk Pansus Bansos
