Dengan jumlah pesantren hampir 10 ribu dan adanya UU tentang Pesantren, Kang Uu juga berujar bahwa komunitas pesantren di Jabar berharap adanya dinas khusus yang mengatur tentang pesantren.
“Dulu pesantren ada yang menginduk ke Dinas Pendidikan jika ada SD/SMP/SMK-nya, ada yang menginduk ke Kementerian Agama kalau ada tsanawiyah, aliyah, atau perguruan tinggi keagamaan. Jadi ada dua legalitasnya,” tutur Kang Uu.
Sekarang, lanjut Uu, dengan adanya UU Pesantren, pesantren berdiri sendiri tidak lagi bergabung dengan Kemendikbud atau Kemenag. “Jadi wajar jika ada pengkajian untuk adanya dinas khusus (pesantren) di tingkat provinsi yang nanti diikuti kabupaten/kota sekaligus untuk merealisasikan Perda ini. Selama ini (di provinsi diatur) oleh kepala bidang yang kewenangan dan staf berbeda dengan kepala dinas,” pungkasnya. (dun/rls)
Libatkan Kiai Bahas Raperda Pesantren
