CIREBON – Pandemi corona virus disease (covid-19) menjadi alasan tertundanya operasional bus rapid trans (BRT) Kota Cirebon. Di tengah belum jelasnya nasib transportasi masal itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon mewacanakan rancangan sistem transportasi yang terintegrasi antar daerah di wilayah Ciayumajakuning.
Kepala Dishub Kota Cirebon, H Yoyon Indrayana ST MT menjelaskan, pengelolaan BRT sepenuhnya menjadi ranah Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) yang telah mendapatkan surat penugasan dari walikota.
Sedangkan dishub sebagai regulator hanya menyusun trayek, serta tarif yang akan dikenakan kepada penumpang. Di tengah kondisi ini, aset BRT justru terancam dilakukan penarikan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebab, status barang pinjam pakai dan dalam waktu tertentu ada evaluasi.
“Sekarang ada penugasan ke PD Pembangunan. Kalau jangka waktu tertentu tidak bisa mengoperasikan, ini dikhawatirkan akan ditarik lagi oleh pusat. Batas waktunya, tidak tahu sampai kapan, tergantung pemilik asetnya,” ujar Yoyon, kepada Radar Cirebon, Senin (22/6).
Meski statusnya pinjam pakai, sambung dia, aset BRT bisa saja dihibahkan. Tentu saja dengan syarat pengelolaannya baik. Tapi, evaluasi tentu baru bisa dilakukan setelah operasional, sebagai tingkat kepercayaan dan efektivitas. “Rancangan regulasi trayek dan tarif masih bentuk draf. Saya juga belum mendapatkan usulan rancangan regulasi segera dibakukan. Pas masih disusun, ada pandemi jadi terhenti,” tuturnya.
Di luar BRT, Yoyon berharap, selain mengembangkan BRT, ada opsi lain yang lebih efektif, dengan mengintegrasikan moda transportasi masal yang mencakup beberapa daerah di Ciayumajakuning.
Menurutnya, yang namanya transportasi masal mestinya harus terintegrasi, tidak hanya terfokus pada satu kota/zona saja. Angkitan harus terintegrasi dengan kawasan hinterland lainya. Apalagi, Cirebon ini merupakan kota sektor perdagangan dan jasa sangat tergantung pada kota sektiarnya, sehingga harus punya konektivitas dengan daerah sektiarnya.
Terkait ini, Yoyon mengaku sudah berbicara dengan Dirjen Perhubungan Darat, dan kepala Dishub Provinsi Jawa Barat. Dalam perbincangan itu, dia meminta agar perencanaan transportasi dibuat terintegrasi. Bisa mengadopsi Ciayumajakuning, atau Cirebon Raya. “Saya nggak tahu, apakah itu nanti dalam bentuk BRT, atau MRT yang lebih futuristik. Konsep awalnya akan lebih efektif dibuat dengan integrasi secara regional,” paparnya.
BRT Tak Jelas, Sudah Wacana Trans Regional
