Desak Kuwu Transparan Soal Rutilahu

0 Komentar

Selain itu, kuitansi barang yang dikirimkan toko material ke penerima, juga tak menyebut nominal harga. Hanya nama barang yang tercantum.
Namun, Kuwu Desa Cempaka Kuswanto, membantah adanya pemotongan anggaran untuk pembangunan rutilahu. Menurutnya, program rutilahu itu transaksi keuangannya non tunai, atau berupa barang. Dan itu sudah disosialisasikan kepada RT/RW Desa Cempaka. Bahkan, ada fasilitator dan konsultan juga.
“Tidak ada uang tunai yang dipegang oleh LPM. Jadi toko material itu langsung mendistribusikan rencana kebutuhan material kepada penerima manfaat. Setelah itu, penerima membuat tanda terima surat jalan. Karena nota pengiriman, bukan pembelian,” kata Kuswanto.
Selanjutnya, toko material akan dibuatkan tagihan kepada Dinas Cipta Karya untuk dilakukan pembayaran. Jadi, setelah material datang, langsung diverifikasi oleh pegawai Dinas Cipta Karya yang diwakili pihak konsultan.
“Setelah itu, baru dibuatkan surat rekomendasi pemindahbukuan. Dari rekening LPM itu dilakukan pemindahbukuan kepada material. Kebetulan saya selaku ketua LPM waktu itu. Dan tidak memegang uang, karena masuknya ke rekening LPM,” tuturnya.
Hanya saja, sambung Kuswanto, ada pemahaman yang berbeda di masyarakat terkait masalah harga material. Artinya, ketika pembelian banyak dan sedikit itu pasti berbeda. Sebab, LPM itu hanya berada di tengah, sebagai server.
“Selama harga itu tidak melebihi standar kabupaten, saya rasa tidak masalah. Karena harga itu sudah ditentukan sesuai plafon. Mengingat, semua proses penentuan harga sudah disurvei terlebih dahulu oleh tim teknis,” imbuhnya.
Dia menambahkan, program rutilahu sendiri standarnya 7 x 8 meter. Sebab, sistemnya aladin, yakni atap lantai dinding. Tidak harus diplaster, tidak harus dikeramik. Jadi tidak ada target untuk selesai. “Jadi sebetulnya, anggaran rutilahu untuk membangun rumah itu tidak ada apa-apanya,” tandasnya.
Dia menambahkan, terkait permasalahan warga yang masih belum terima, sebetulnya itu permasalahan yang bermuatan politis. “Kami dalam hal program rutilahu ini dirasa sudah melaksanakan sesuai instruksi dari pihak kabupaten dalam hal ini melalui DPKPP,” pungkasnya. (sam) 
 

Laman:

1 2
0 Komentar