CIREBON – Sebanyak 40 warga miskin di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, akhirnya terselamatkan dan bisa menerima bantuan. Itu karena, dari 412 penerima bantuan beras dari APBD, ada 40 penerima yang datanya sudah mendapatkan bantuan lain. Sehingga, bantuan tersebut dialihkan ke warga yang memang berhak menerimanya.
Lurah Kenanga, H Saefuddin SAP kepada Radar menjelaskan, awalnya pihaknya mempunyai pekerjaan rumah dengan adanya 40 warga miskin yang belum menerima bantuan apapun.
Sampai saat menerima data warga penerima bantuan beras dari APBD, 40 warga tersebut juga tidak tercantum sebagai penerima bantuan. “Saat kita dapat data penerima beras bantuan APBD, juga sama. Saya cek mereka 40 warga ini tidak ada datanya,” tuturnya, kemarin.
Namun menurut pria yang akrab dengan panggilan Aep ini, peluang ke-40 warga miskin untuk mendapatkan bantuan menemui titik terang. Setelah pihaknya mengecek data bantuan beras dari APBD itu, terdapat banyak warga penerima merupakan penerima bantuan lainnya.
“Nah di sini kita cek dulu secara seksama. Tidak asal membagikan. Akhirnya kita temukan banyak juga warga yang dobel bantuan di Kelurahan Kenanga,” ujarnya.
Aep mengungkapkan, dari 414 penerima bantuan beras, 40 di antaranya merupakan penerima bantuan lainnya. Akhirnya, 40 warga penerima bantuan ganda tersebut, langsung dicoret dan digantikan kepada 40 warga miskin yang belum menerima bantuan apapun.
“Alhamdulillah, 40 warga miskin yang tadinya belum menerima bantuan apapun, kini bisa menerima bantuan beras dari APBD Kabupaten Cirebon,” bebernya.
Sementara salah satu warga penerima bantuan menyampaikan rasa syukurnya karena mendapatkan bantuan yang selama ini benar-benar diharapkan. “Sudah lama ditunggu-tunggu. Tapi gak kesampaian juga. Orang dapat bantuan ini itu, saya sendiri tidak dapat. Syukurlah, karena adanya data ganda, akhirnya kami bisa menikmati bantuan beras dari APBD,” ungkap salah seorang warga yang enggan namanya dikorankan.
Dia berharap kepada pemerintah untuk teliti dan obyektif mendata warga. Jangan sampai, orang yang sebenarnya tidak layak dapat bantuan, justru dapat. Sementara warga miskin yang punya hak, malah terlewat. “Butuh kejujuran dalam mendata warga. Sehingga yang dapat memang orang-orang yang berhak dan pantas,” pungkasnya. (den)