MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI itu dilakukan secara virtual di Ruang Video Conference (Vicon) Sekretariat Daerah, Senin (29/6).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Majalengka, Dr H Karna Sobahi MMPd beserta Ketua DPRD, Drs H Edy Anas Junaedi. Hadir dalam vicon tersebut, Sekretaris Daerah, Drs H Eman Suherman MM, Kepala BKAD Majalengka Dr H Lalan Soeherlan S MSi, dan Inspektur Kabupaten Majalengka, Drs Edy Noor Sudjatmiko MSi.
Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa dalam sambutannya menyatakan diraihnya Opini WTP oleh Kabupaten Majalengka merupakan wujud kerja keras yang dibangun seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel serta terhindar dari salah saji.
Pemberian penghargaan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota yang meraih opini WTP didasarkan atas kriteria tertentu, sehingga BPK-RI patut memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi yang telah diraihnya.
“Opini ini bukan merupakan tujuan akhir. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Majalengka, Dr H Karna Sobahi MMPd menyatakan Pemerintah Kabupaten Majalengka bersyukur atas diraihnya prestasi tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah yang ketujuh kalinya.
Ia berharap prestasi ini menjadi pemacu dan pemicu seluruh ASN untuk bekerja lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan. Opini WTP ini merupakan bukti kuatnya komitmen para Kepala OPD untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan benar.
“Untuk meraih Opini WTP ini modal dasarnya adalah kerja sama, koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antara seluruh jajaran OPD dan BUMD,” katanya.
Pihaknya terus melakukan pembinaan yang intensif kepada seluruh OPD agar laporan keuangan OPD yang menjadi bahan dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajar dalam penyajiannya. (ono)
Majalengka Tujuh Kali Beruntun Raih WTP
