Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan latar belakang dan alasan Jokowi menegur keras jajaran kabinetnya dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. “Presiden memberikan gambaran dan mengajak semua pembantunya, menteri dan kepala lembaga memahami sungguh-sungguh. Karena kita sedang mengalami situasi krisis,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6).
Karena itu, kata Moeldoko, Jokowi menginginkan cara-cara extraordinary dalam penanganannya. “Jadi Presiden menekankan bagaimana menangani situasi kritis itu harus secara extraordinary. Bukan yang biasa-biasa,” papar mantan Panglima TNI ini.
Jokowi menghendaki ada strategi khusus dalam menangani krisis. “Dalam menangani krisis itu kehadiran panglima atau komandan sangat penting. Presiden hadir secara fisik. Presiden menekankan untuk menghadapi situasi krisis seperti ini, kehadiran pimpinan lembaga wajib dan mutlak hukumnya. Agar bisa mengeksekusi kebijakan dengan cepat tepat dan akuntabilitas,” terangnya.
Menurutnya, jika seorang pemimpin tidak melakukan hal tersebut, bahkan ada kecenderungan lambat dan ada aturan yang menghambat tidak dibenahi, maka Presiden Jokowi siap mengambil langkah yang lebih tegas. “Presiden menekankan kita jangan bekerja hanya terhambat oleh sebuah aturan. Akhirnya terbelenggu. Ini tidak boleh terjadi, cari solusinya untuk rakyat,” ucap Moeldoko.
Dia menjelaskan sebenarnya sudah beberapa kali Jokowi memperingatkan para menteri dan pimpinan lembaga negara bekerja ekstra keras agar mampu mengatasi krisis ini. Namun, belum ada hasil yang signifikan dari kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
Sehingga Presiden Jokowi pada sidang kabinet paripurna tanggal 18 Juni 2020 lalu akhirnya memberikan peringatan yang lebih keras. “Presiden khawatir para pembantu ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan. Ini peringatan yang kesekian kali. Bukan yang pertama. Karena masih ada beberapa di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan beliau,” urai Moeldoko.
Presiden, lanjutnya, meminta penanganan aspek kesehatan masyarakat menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan pemulihan sosial dan ekonomi akibat Covid-19 juga harus bisa terakselerasi. “Pendekatan kesehatan sebagai prioritas, dan pendekatan sosial ekonomi keuangan betul-betul bisa terakselerasi dengan baik dan cepat. Kenyataannya ada sektor yang masih lemah,” tandas Moeldoko.
Viral Presiden Jokowi Marah; Apa Gak Punya Perasaan?
