SUMBER – Rancangan Undangan-undang (RUU) Haluan Idelogi Pancasila (HIP) terus disoal. Aksi penolakan RUU HIP itu muncul di mana-mana. Kabupaten Cirebon salah satunya.
Kemarin (30/6), ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Cirebon Raya, menggerudug gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka mendesak cabut RUU HIP.
“RUU HIP ini mendegradasi nilai Pancasila sebagai ideologi negara,” tegas Ketua GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi saat menyampaikan orasinya di gedung DPRD.
Dia menuding bahwa pihak yang memprakarsai RUU HIP adalah bagian dari yang ingin menghidupkan dan membangkitkan kembali komunisme dan PKI.
“Ini jelas dapat melumpuhkan unsur Ketuhanan pada sila pertama. RUU juga dapat menurunkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara,” jelasnya.
Yang disayangkan adalah, kata Maman, kenapa tidak mencantumkan TAP MPRS tentang pelarangan komunisme dan PKI. “Batalkan atau kami terus bergerak,” tegasnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi MSi mengaku setuju jika RUU HIP dibatalkan. Bahkan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini ke Jakarta, karena ada kegalauan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Cirebon.
“Pancasila ini sudah final sebagai dasar negara kita. Jadi, tidak perlu diotak-atik lagi. Karena itu, kami sepakat dengan langkah yang GMBI ambil dalam mengawal keutuhan Pancasila sebagai dasar negara,” tuturnya.
Senada disampaikan anggota DPRD lainnya, Yoga Setiawan SE. Politisi Partai Hanura itu berjanji akan membuat rekomendasi ke Jakarta dari permintaan GMBI itu. Bukan saja menunda RUU HIP, namun meminta untuk membatalkan.
“Dasar negara sudah final dan tidak bisa diutak-atik lagi. Jadi, RUU HIP harus dibatalkan. Tidak ada urgensinya juga untuk bangsa dan negara kita,” singkatnya. (sam)
Demo, Massa Desak Cabut RUU HIP
