Senada disampaikan anggota pansus lainnya, H Mustofa SH. Ia mengatakan pembahasan tatib terkait panlih itu sudah masuk ke tugas dan wewenang. Namun perkiraan selesainya pembahasan kapan, kemungkinan masih lama. “Nanti tinggal memasukkan hal-hal teknis saja. Setelah itu, pembahasan rekanan mitra kerja karena berkorelasi dengan raperda SOTK,” singkatnya.
Sementara itu, Asda I Bidang Pemerintahan, Ekonomi, dan Pembangunan Setda Pemkab Cirebon Hilmi Rivai mengaku belum menerima surat resmi dari DPC PDIP terkait rekomendasi pengisian jabatan Wakil Bupati Cirebon. Namun demikian, pihaknya tidak diam. Ia mengaku sudah mengirimkan surat ke DPC PDIP maupun DPRD Kabupaten Cirebon terkait pengisian jabatan wakil bupati.
“Kita belum terima langsung suratnya. Baru tahu dari media saja kalau sudah ada rekomendasi. Nanti saya mau mengingatkan juga teman-teman DPC PDIP supaya nanti ada tembusan ke kita (pemkab, red). Supaya antara eksekutif dan legislatif bersama-sama untuk menyiapkan pemilihan wabup. Prosesnya bisa secepatnya kalau sudah ada rekom, nanti kita support dari regulasinya,” jelas Hilmi, pekan lalu. (sam/dri)
Imron: Itu Rekomnya, tapi Jangan Difoto
