CIREBON-Ribuan santri menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (7/7). Mereka menuntut Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto SH meminta maaf kepada santri dan lingkungan pondok pesantren.
Pasalnya, Politisi Partai Nasdem itu menuding pesantren “membangkang” terkait IMB. Pantauan Radar Cirebon, aksi gabungan santri pondok pesantren se-Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam Lingkar Santri Cirebon (LSC) itu nyaris ricuh.
Beruntung kondisi itu segera diredam. Koordinator LSC Ahmad Ibnu Ubaidillah menegaskan, kedatangan masa aksi ini menuntut Hermanto mengklarifikasi pernyataan kepada publik yang menyebutkan pesantren membangkang lantaran tidak memiliki IMB.
“Hermanto harus minta maaf. Apapun alasannya “bangkang” adalah kata yang suul adab mengingat aturan IMB itu ada dan disahkan sangat jauh setelah pesantren lebih dulu berperan melawan segala bentuk kolonialisme,” terangnya.
Dia menegaskan, kehadiran LSC di DPRD tidak ada agenda politik sama sekali. Ini murni kecintaan santri kepada pondok pesantren dan para kiai. “Anggota dewan lagi masa kampanye datang ke pesantren. Tapi, setelah itu nyerang pesantren,” jelasnya.
Kemudian, kata pria yang akrab disapa Inu itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kata-kata yang tak pantas diucapkan itu, Komisi III DPRD harus membuktikan dengan sesegera mungkin mendorong pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses pesoalan pondok pesantren dan masyarakat pesantren, termasuk juga soal IMB.
“Kami juga menegaskan, agar pondok pesantren jangan dijadikan sebatas kepentingan politik praktis. Harus dipahami bahwa kepentingan pondok pesantren dengan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif,” tegasnya.
Dia menambahkan, pondok pesantren itu untuk kepentingan syiar keagaman dan penguatan jati diri bangsa dalam segala bidang dan level manapun. “Bukan kepentingan elektoral belaka maupun legitimasi tindakan politik yang negatif dan jauh dari akhlakul kharimah,” paparnya.
Sementara itu, Salah satu pengurus Ponpes Merah-Putih Kandang Nahdlatul Ulama (NU), Naufal Fuad Hasyim mengatakan sejatinya legislator ketika mengutarakan pendapatnya harus secara komprehensif.
“Jangan lihat aspek hukum saja, tapi lihat aspek sejarahnya juga. Pesantren tidak pernah membangkang terhadap pemerintah, justru membantu melawan kolonial,” paparnya.
Ribuan Santri Geruduk Gedung DPRD
