Lalu pengadaan RS Darurat Covid-19 di dinas kesehatan sebesar Rp7,5 miliar sudah terealisasi 100 persen. Kemudian renovasi rumah sakit darurat Covid-19 yang dialokasikan Rp2,250 miliar juga di Dinas Kesehatan, sudah terserap seluruhnya,
“Penyedian stok sembako antisipasi dampak Covid-19 di Setda sebesar Rp500 juta sudah terealisasi sepenuhnya atau 100 persen. Namun ada juga yang penyerapan anggarannya baru 25 persen. Seperti untuk pencegahan dan pengendalian suspect corona virus sebesar Rp4 miliar di dinas kesehatan baru terpakai Rp1 miliar. Penyediaan stok pangan antisipasi dampak Covid-19 yang dialokasikan Rp2,5 miliar di dinas pertanian baru terpakai Rp500 juta atau 20 persen,” jelas Otang.
Anggaran aktivasi untuk Posko Crisis Centre dan LPPL yang dialokasikan sebesar Rp11.620.881.168, lanjut Otang, baru realisasi Rp7.274.347.800 atau 62,60 persen. Untuk anggaran aktivasi posko sendiri dipusatkan di BPBD. “Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan antisipasi penanganan dampak ekonomi Covid-19 sektor pertanian, peternakan dan sektor KUMK di mana dialokasikan Rp9 miliar. Sampai hari ini, anggaran ini ada di SKPD DKPP, DPP dan Dinkoperin, belum terpakai atau masih utuh 100 persen. Anggaran lainnya yang masih utuh berada di RSUD 45 untuk insentif tenaga medis sebesar Rp3 miliar. Sedangkan jaring pengaman sosial sebesar Rp26 miliar di Dinas Sosial, sudah terealisasi Rp9.540.384.400 atau 36,69 persen,” pungkas Otang. (ags)