CIREBON – Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah berdampak pada sekolah swasta. Kesempatan dalam memperoleh peserta didik semakin sedikit. Terlebih, sejumlah SMA Negeri di Kota Cirebon masih kekurangan siswa hingga penutupan PPDB tahap kedua.
Kepala SMA Taman Siswa Cirebon, Drs Sugiarto mengatakan, pelaksanaan PPDB Online tingkat SMA 2020 masih belum memperhatikan nasih sekolah swasta. Dengan adanya beberapa SMA Negeri yang kekurangan siswa, pihaknya khawatir, sekolah sekolah tersebut tetap menerima siswa.
Hal tersebut, tentunyat akan menggerus sekolah swasta yang masih kekurangan siswa. Berkaca pada pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya, ketika ada sekolah yang kuotanya tidak terpenuhi justru masih diperbolehkan menerima siswa dengan menerapkan PPDB Online.
Padahal, dalam rentang waktu itu, masih banyak sekolah swasta yang jumlah siswanya minim. “Salah satu indikatornya adalah SMA Negeri yang masih kekurangan siswa,” kata Sugiarto, kepada Radar Cirebon, Minggu (12/7).
Disampaikan dia, asumsi masih dibukanya PPDB secara offline mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya. Ketika ada sekolah yang kuotanya belum terpenuhi dan menyelenggarakan PPDB di luar sistem online. Padahal banyak sekolah swasta yang masih kesulitan mendapatkan siswa.
Selain itu, kata Sugiarto, indikator lainya adalah banyak siswa yang telah mendaftar di sekolah swasta justru mencabut kembali pendaftaranya. Padahal, pelaksanaan PPDB jalur zonasi sudah selesai dilaksanakan.
“Memang masyarakat kita masih berfikir kalau sekolah, ya di sekolah negeri. Tapi kenyataanya pemerintah juga kurang memperhatikan sekolah swasta. Aplagi dengan adanya kebijakan SPP gratis, pemerintah seolah ingin melikuidasi sekolah sekolah swasta,” ungkapnya.
Terkait dengan dugaan adanya sekolah negeri yang masih menerima siswa baru, Ketua BMPS Kota Cirebon, H Abu Malik mengatakan, pihaknya akan meminta klarifikasi pemerintah melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah X untuk memastikan tidak adanya PPDB lanjutan. “Besok (hari ini-red) kita akan meminta klarifikasi ke KCD,” ungkapnya.
Sementara itu, saat dihubungi oleh Radar Cirebon, Kepala KCD Disdik Jabar Wilayah X Dewi Nurhulaela, tak memberikan balasan. (awr)