“Jadi, kita tidak hanya bicara soal ketahanan pangan, namun perlakuannya seperti apa. Kalau kita berbicara tapi tidak menggelontorkan anggaran yang besar juga sulit terwujud. Namun anggaran yang besar tanpa ditunjang dengan pengawasan juga akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Jadi, harus semuanya berjalan juga,” kata Udin kembali menyarankan.
Udin yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Kuningan ini, meminta kepada pemerintah untuk terus melakukan uji kelayakan terhadap kelompok-kelompok tani. Kelompok-kelompok ini harus diberikan bantuan, khususnya para pelaku pertanian, peternakan dan lainnya. Selain itu juga, ia meminta agar pemerintah menggunakan fungsinya dalam rangka pembinaan pengawasan dan pelatihan yang lebih baik.
“Jangan sampai setelah diberikan bantuan, dilepas begitu saja, sehingga bantuan raib entah kemana. Sekali lagi, kami dari PAN meminta kepada pemerintah untuk menambahkan anggaran yang sebesar-besarnya untuk dinas-dinas tersebut, karena sekarang yang kita hadapi adalah ketahanan pangan, termasuk mengahadapi situasi di masa pandemi seperti sekarang ini,” harapnya.
Anggota legislatif asal Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana ini mengatakan, semakin banyaknya masyarakat, maka semakin banyak pula kebutuhan pangan yang harus diproduksi. Jika masyarakat hanya sebagai penonton dan program pemerintah hanya menjadi wacana saja, ia mengaku tidak tahu bagaimana kondisi yang akan terjadi, khususnya di Kabupaten Kuningan.
Ia tidak mengharapkan ketika para petani sudah tidak merasa dihargai, sehingga malas bertani. Dengan begitu tidak bisa diharapkan lagi siapa nanti yang akan menjadi pelaku usaha di bidang pangan. Kondisi itu cukup berbahaya bagi dunia pertanian, yang dikahawatirkan Kuningan khususnya akan menjadi masyarakat konsumtif. Itu karena masyarakatnya malas bertani, sementara kebutuhan hidup tidak bisa ditahan.
“Semua manusia butuh makan, bahkan setiap hari makan, sehingga kebutuhan produksi pangan setiap waktu terus bertambah. Jadi, jangan sampai manfaat ini diambil alih oleh para pengusaha yang notaben mereka adalah pemodal besar. Kalau masyarakat sudah malas di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan, ya sudah mungkin untuk makan saja kita harus impor,” pungkas. (muh)