Tini Wartini (55) warga RT 06 RW 17 Kriyan Barat yang rumahnya ambruk beberapa waktu lalu, membutuhkan perhatian. Dia masih tinggal di bangunan bekas warung yang tak seberapa luas.
KHOIRUL ANWARUDIN, Cirebon
KONDISI Tini Wartini sudah tidak berpenghasilan. Dua anaknya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak pandemi corona virus disease (Covid-19).
Sudah begitu, Tini juga tidak tercatat sebagai penerima program bantuan apapun. Satu-satunya harapan adalah proposal yang sudah disampaikan kepada pemerintah. Terkait dengan bantuan untuk perbaikan rumahnya.
Ketua RW 17 Kriyan Barat, Bambang Jumantra berharap ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan solusi terkait kondisi rumah Tini yang sudah bisa ditempati.
“Kita sudah menyerahkan proposal bantuan renovasi kepada pemerintah. Baru diserahkan Senin kemarin. Mudah-mudahan bisa segera terealisasi,” lanjutnya.
Hingga saat ini, kondisi rumah Tini masih terbengkalai. Sehingga Tini dan keluarganya hanya memanfaatkan bekas warung yang berada di depan rumahnya untuk ditinggali.
Kondisi ekonomi Tini, membuatnya tak bisa melakukan renovasi. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja, harus meminta minta ke orang. “Kondisinya masih tetap sama. Bantuan juga belum ada,” ungkapnya.
Bambang melanjutkan, bangunan yang ditempati Tini juga sudah ditempati cukup lama dengan kontruksi yang tidak terlalu baik. Tak ada balok beton yang menopang dindingnya. Sehingga, sewaktu waktu, dinding di bagian lain rumah dikhawatirkan akan ambruk.
Di RW 17 Kriyan Barat, total tercatat ada 810 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya, masuk dalam kategori tidak mampu. Sementara terkait denga Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang berada di RW-nya tercatat ada lebih dari 10 yang sudah dilaporkan.
“Itu juga yang kita khawatirkan. Tembok rumahnya yang sudah miring, takutnya roboh lagi dan menimpa rumah tetangganya yang berada persisi di belakang. Nanti repot lagi kalau roboh,” bebernya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Nanang Rosadi saat dikonfirmasi Radar Cirebon menolak memberikan tanggapan.
Selain itu, Nanang juga menolak untuk dimintai data terkait jumlah rutilahu yang berada di Kota Cirebon.