SUMBER – Pemkab Cirebon dan Forkopimda Kabupaten Cirebon menggelar rapat di kantor Bupati Cirebon, Rabu (15/7). Rapat tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari pengurangan kuota penerima bansos Pemprov Jabar yang untuk tahap kedua dikurangi 50 persen.
Namun demikian, pengurangan kuota tersebut secara tidak langsung akan kembali berpotensi membebani daerah. Warga yang sebelumnya dicoret dari penerima bantuan sosial provinsi, berpotensi dimasukan ke dalam penambahan daftar penerima bansos dari Pemkab Cirebon.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Drs Dadang Suhendra MSi mengatakan, rapat tersebut membahas beberapa opsi yang akan dilakukan menyikapi pengurangan kuota bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat.
“Tadi kita rapat bersama Forkopimda. Kita bahas beberapa kemungkinan untuk mengantisipasi pengurangan kuota dari pemprov. Ada beberapa opsi yang diputuskan dalam rapat tersebut,” ujar Dadang.
Untuk opsi pertama, Pemkab Cirebon melalui Dinsos akan kembali mengajukan nama-nama nominasi calon penerima, baik yang saat ini terkoreksi agar masuk ke dalam daftar kuota bansos pemprov untuk tahap ketiga nanti.
“Kita sedang usulkan. Hari ini juga sudah kita kirim untuk penambahannya. Keputusannya nanti dari sana. Apakah yang kita ajukan baru ini masuk ke daftar tambahan kuota bansos tahap ketiga atau tidak,” imbuh Dadang.
Ditambahkannya, jika opsi pertama tersebut gagal, maka opsi berikutnya adalah dengan memasukan sebagian daftar penerima bansos pemprov yang saat ini dicoret, untuk ditarik menjadi penerima kuota bansos dari APBD atau dari Pemkab Cirebon.
“Opsi kedua ini tentu punya risiko. Yakni, beban keuangan Pemkab Cirebon menjadi lebih berat. Saat ini saja, kita sudah mengcover 46.848 KK,” ungkapnya.
Namun demikian, diterangkan Dadang, sebelum ditarik menjadi penerima Bansos Pemkab Cirebon, paling tidak dari total sekitar 30 ribu KK yang saat ini dicoret oleh Pemprov Jabar, pihak Dinsos akan melakukan cleansing dan verval agar tepat sasaran.
“Nanti dari 30 ribu KK ini di-cleansing lagi. Kemungkinan sekitar 10 ribu penambahannya. Tapi kita tunggu dulu perkembangan dari provinsinya,” pungkas dia.
Sementara itu, sejumlah camat dan kuwu menyatakan tertekan dengan pengurangan kuota bansos dari Pemprov Jabar. Pasalnya, pihaknya akan berhadapan langsung dengan warga yang sebelumnya dapat, tetapi kemudian dicoret.
Kuota Bansos Dikurangi, Daerah Siaga
