SUMBER – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon sebenarnya bisa melejit. Tentunya, dengan beberapa catatan. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil PAD harus diaudit. Karena ada dugaanya, sumber PAD bocor ke mana- mana. Hal itu dibeberkan Staf ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Drs Abraham Muhamad MSi.
Dia buka-bukaan meminta persoalan PAD harus dibedah secara luas. Karena tidak sedikit target SKPD lebih rendah. Target PAD kondisinya sangat jauh jika dikomparasikan dengan pihak swasta. “Saya hapal itu,” kata Abraham, saat konferensi pers di ruang kerjanya, kemarin (20/7).
Abraham menjelaskan, kondisi pandemi Covid-19 bukan menjadi alasan untuk merosotnya target PAD. Justru ini tantangan. Dia juga mengaku, untuk meningkatkan PAD harus disampaikan ke publik. “Bocornya PAD juga karena peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum seutuhnya satu pintu. Banyak SKPD yang masih mengurus item-item perizinan,” ungkap Abraham.
Padahal, lanjut Abraham, gedung DPMPTSP yang dibangun begitu megah itu untuk melayani semua teknis perizinan. Faktanya, pengurusan perizinan masih lintas SKPD. “Kesannya, mereka tak rela dengan pelayanan satu pintu. Tetap membuka dapurnya masing-masing. Imbasnya, investor kesulitan mengurus izin. Esensial keterkaitan dengan PAD, motornya ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda). Tapi semua itu porosnya ada di DPMPTSP,” jelasnya.
Abraham mencontohkan, PAD yang masih tumpang tindih pengelolaannya seperti retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagin). “Ini bagian kecil saja. Sebab, SKPD lainnya juga menghasilkan PAD. Saya yakin PAD kita mampu tembus diangka Rp1 triliun yang kini masih di angka Rp600 miliar lebih. Karena itu, struktur PAD harus segera dibenahi. Jangan sampai masuk ke kantor pribadi,” tandasnya.
Abraham juga menyoroti semerawutnya pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya, keuangan BUMD yang meliputi PDAM dan BPR. Kemudian keuangan BLUD RSUD Waled dan Arjawinangun yang rawan penyimpangan, karena bermainnya di wilayah Alat Kesehatan (Alkes).
“Masalahnya, tidak pernah yang namanya keuangan BUMD dan BLUD dipublikasikan ke publik. Semua laporan keuangan ini tertutup. Tidak bisa diakses. Wajar saja, kalau PAD yang dihasilkan tidak jelas. Dan selalu berkata rugi. Kalau rugi, tunjukkan di mana kerugiannya. Saya tidak percaya lantaran pengelolaanya tidak becus,” jelasnya.
Audit SKPD Penghasil PAD
