SUMBER – Beban Pemkab Cirebon dalam menanggung penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan bakal sedikit berkurang mulai tahun depan. Pasalnya hampir sekitar 75 persen warga yang masuk dalam kategori PBI bakal dicover oleh pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Kadinkes Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suaheni SKM MKes saat ditemui Radar, kemarin.
Menurut Eni, saat ini Pemkab Cirebon harus mengcover sekitar 142.888 jiwa warga. “Beban yang kita tanggung cukup besar. Angkanya dianggarkan sekitar Rp71,6 miliar untuk tahun ini dari APBD,” terangnya.
Eni menambahkan, untuk warga Kabupaten Cirebon yang namanya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tahun 2021 akan dibayarkan oleh pemerintah pusat. Kuotanya sekitar 75 persen peserta PBI yang masuk DTKS.
“Jumlah peserta PBI di Kabupaten Cirebon saat ini sekitar 142.888 jiwa. Rencananya ada penambahan sekitar 112.030 peserta. Totalnya nanti sampai dengan 254 918 jiwa,” ujarnya.
Untuk penyerapan aloaksi anggaran untuk PBI BPJS sendiri menurut Eni dari periode Januari 2020 hingga Juli 2020 sudah terserap sekitar Rp54 miliar. Itu artinya saat ini anggaran yang tersisa sekitar Rp17,3 miliar. Sementara kebutuhan untuk pembayaran PBI dari Agustus hingga Desember 2020 sekitar Rp32,5 miliar.
“Ada kekurangan sekitar Rp15,1 miliar yang nantinya akan dianggarkan melalui APBD perubahan,” jelasnya.
Jika sudah 75 persen PBI tercover pusat, maka beban Pemkab Cirebon untuk tahun 2021 hanya sekitar 63.729 jiwa. Di mana sekitar 191.189 jiwanya yang masuk DTKS akan discover pemerintah pusat.
Sementara itu, Kadinsos Kabupaten Cirebon Drs Dadang Suhendra MSi kepada Radar mengatakan, pihaknya akan segera melakukan verval data untuk menentukan penerima PBI yang masuk di daftar DTKS. “Segera kita sinkronkan datanya,” ujar Dadang. (dri)
PBI BPJS Kesehatan Tekor
