Bahwa ada sebagian yang menyoal terkait ketidakhadiran unsur DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, sehingga dinyatakan bahwa Musda X Partai Golkar yang diselenggarakan di Indramayu sebagai Musda Ilegal, hal ini dianggapnya sebagai tindakan oknum partai yang memanfaatkan Partai Golkar secara sewenang-wenang dan otoriter. Karena pengambilan keputusan pada Partai Golkar diambil berdasarkan forum rapat dan harus sesuai prosedur dan mekanismenya.
Bahwa pasca Musda X DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, yang telah menghasilkan keputusan dengan terpilihnya H Syaefudin SH sebagai ketua terpilih, dan telah mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan baik internal dan eksternal, warga pemilih atau konstituen Partai Golkar Indramayu sangat mengapresiasi dan mendukung penuh atas terselenggaranya Musda X tersebut beserta dengan hasil-hasil keputusannya.
Dari hal-hal tersebut di atas, pihaknya berharap ketua umum DPP Partai Golkar, berkenan mengambil langkah-langkah kebijakan sesuai kewenangannya.
“Kami berharap DPP menyatakan sah atas penyelengaraan Musda X Partai Golkar Kabupaten Indramayu beserta hasil-hasilnya. Dan menerbitkan SK tentang Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu Masa bakti 2020–2025 hasil Musda X yang diselenggarakan pada Kamis (16/7).
Dia juga mendesak DPP Golkar menegur dan memberikan peringatan kepada DPD Partai Golkar Jawa Barat, agar menjalankan tata kelola organisasi secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak menjadi alat bagi kepentingan orang per orang. (jml/oet)
Dua Kubu Sama-sama Lapor ke DPP Golkar
