Menurutnya, sesuai dengan evaluasi BPK terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, banyak catatan yang harus diperbaiki. “Banyak catatan perbaikan yang tidak disikapi serius oleh pemerintah daerah. Buktinya masih muncul di tahun berikutnya. Hal inilah yang mungkin membuat kecewa anggota DPRD, sehingga memilih untuk tidak hadir,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD H Sirojudin. Menurutnya, dalam beberapa rapat penting terkait anggaran sering tidak dihadiri oleh kepala dinas, namun hanya dihadiri oleh kabid atau kasi. Menurutnya, hal itu menunjukkan kalau pemerintah tidak serius. (oet)
Baru Dikembalikan Rp2 Miliar
