CIREBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon masih terus berupaya untuk menekan potensi defisit pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Meski langkah menggenjot sektor pendapatan sulit dilakukan.
Sejumlah objek pendapatan asli daerah (PAD) terutama pada sektor usaha perhotelan dan restoran, banyak yang gulung tikar.
Padahal, kedua sektor tersebut selama ini menjadi andalan pemkot. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, M Arif Kurniawan ST memaparkan gambaran APBD Kota Cirebon tahun 2020 pada perubahan parsial keenam pasca refocusing.
Postur APBD per akhir Juli, pendapatan dareah yang ditarget sebesar Rp1,544 triliun, baru terealisasi Rp712 miliar, atau 46,10 persen.
Terdiri dari PAD sebesar Rp205 miliar atau 54,75 persen, dana perimbangan Rp443 miliar atau baru 54,11 persen, serta pendapatan lain-lain yang sah Rp62 miliar. “Mestinya diakhir bulan Juli, pos pendapatan daerah bisa mencapai 60 persenan dari target,” ujar Arif, kepada Radar Cirebon, Selasa (4/8).
Terkait PAD, dalam kondisi sekarang cukup sulit untuk mendongkrak. Sebab, ada sejumlah objek PAD hingga bulan Juli menyatakan tutup permanen, yakni 5 hotel, serta 8 restoran yang mayoritas merupakan tenant-tenant di CSB Mall dan Transmart.
Di sisa waktu lima bulan ke depan, pemkot masih memiliki peluang untuk meraup PAD hingga akhir tahun di angka Rp101 miliar. Tapi, dengan asumsi dan kondisi saat ini, PAD yang paling realistis hingga akhir tahun hanya bisa dicapai di angka Rp88 miliar saja.
Masih rendahnya realisasi pendapatan daerah, kata Arif, juga disebabkan beberapa faktor seperti belum diterimanya sepeserpun dana transfer bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Komponen bankeu Provinsi ini direncanakan senilai Rp195 miliar, paling besar alokasinya untuk pembangunan gedung-gedung baru di RSD Gunung Jati.
“Dana transfer dari provinsi ini juga masih terhambat penyaluranya, sebetunya sedang diproses. Kami sedang mengurus,” ujar mantan kepala BP4D ini.
Pos belanja daerah hasil perubahan parsial keenam pada APBD Kota Cirebon 2020, dari target Rp1,591 triliun, baru terserap Rp672 miliar, sebagian besarnya merupakan belanja pegawai yang bersumber dari DAU sebesar Rp402 miliar. Sedangkan, belanja langsung (BL) baru terserap Rp270 miliar.
Potong TPP Opsi Terburuk
