Beberapa program dan kegiatan pada komponen belanja langsung juga akan ditunda atau dicary over ke tahun berikutnya, terutama pada belanja infrastruktur. Saat ini saja belanja langsung baru terserap dibawah 30 persen, dan asumsi sisa waktu lima bulan kedepan hanya bisa terserap 60 persen.
Artinya, masih ada sisa 40 persen belanja langsung yang sebetulnya masih bisa di-refocusing untuk ditunda ke tahun berikutnya. Sehingga, neraca pendapatan dan belanja daerah diharapkan dapat lebih ditekan defisitnya.
Kalaupun mesti memangkas dari belanja tidak langsung yang salah satu kegiatanya adalah anggaran TPP, itu merupakan opsi terburuk yang akan ditempuh. “Kalau bisa, sebelum penetapan APBD perubahan 2020, asumsi neracanya sudah impas,” tuturnya.
Sekretaris Daerah Pemkot Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi menjelaskan, pengurangan TPP adalah opsi terakhir. Sebab, efisiensi hanya bisa dilakukan paling tinggi sebesar 20 persen.
Pemkot Cirebon setiap bulannya menganggarkan untuk TPP sebesar Rp16-17 miliar. Dengan efisiensi 20 persen, setiap bulannya terkumpul Rp3 miliar. Sisa waktu tahun anggaran 2020 ada lima bulan, sehingga kalaupun opsi terakhir ini diambil, hanya bisa menutupi defisit Rp15 miliar.
“Memang mestinya pos BL yang dikurangi lagi. Karena untuk BTL sudah sangat minim, honor-honor sudah nggak ada, perjalanan dinas sudah tidak ada,” tuturnya. (azs)
Potong TPP Opsi Terburuk
