KUNINGAN – Penanganan kasus stunting menjadi persoalan serius yang mesti ditanggulangi bersama-sama. Bahkan di Kuningan sendiri, kasus stunting mencapai 24 persen yang tersebar di 24 desa. Atas kondisi ini, pemerintah daerah gencar melakukan sosialisasi terkait regulasi penanggulangan stunting. Salah satunya melalui diskusi bersama para camat, kepala puskesmas hingga kepala desa dari wilayah fokus intervensi stunting di Hotel Horison Tirta Sanita, Rabu (5/8).
Acara dibuka langsung Bupati H Acep Purnama SH MH. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Susi Lusiyanti MM serta sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya. Bupati Acep menuturkan, tujuan kegiatan sosialisasi regulasi penanggulangan stunting ini untuk menyamakan persepsi setiap SKPD, OPD, civitas akademika dan para stakeholder terkait. Sehingga dapat seiring sejalan dalam memahami aksi intervensi penanggulangan stunting.
“Maka nantinya akan terbentuk komitmen dalam melakukan perencanaan, komunikasi dan konsolidasi yang baik. Sebab penanggulangan stunting merupakan tugas mulia untuk membentuk generasi penerus yang unggul dan berkualitas,” tegas bupati.
Dia menyampaikan, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar RI pada 3 Januari 2018 lalu, Indonesia diketahui terdapat kasus stunting sebesar 30,8 persen. Sedangkan di Jawa Barat sebesar 30,1 persen dan wilayah Kuningan sebesar 24 persen, tersebar di 24 desa dari beberapa kecamatan.
“Kabupaten Kuningan menargetkan akan menurunkan angka stunting menjadi 20 persen. Berdasarkan data penimbangan ibu hamil, dari 7.500 orang yang ditimbang, sebanyak 89 persen ibu hamil yang kurang gizi,” sebutnya.
Menurutnya, hal itu berdampak pada kandungan maupun janin yang dikandung, termasuk pada proses persalinan. Bahkan pada saat bayi lahir kemungkinan akan terkena stunting. “Anak yang lahir stunting akan memiliki postur tubuh pendek, dengan kapasitas otak yang kurang. Masalah stunting akan menyebabkan penyakit serius apabila tidak ditangani dengan baik,” terangnya.
Dijelaskan, terdapat beberapa faktor penyebab masalah stunting di antaranya pendidikan, kemiskinan, sosial budaya serta penyebab tidak langsung seperti kesalahan penanganan hingga masalah ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. “Oleh karena itu, stunting merupakan masalah nasional. Sehingga perlu adanya komunikasi antara semua organisasi yang ada di desa untuk ikut serta dalam penanggulangan stunting. Pemerintah desa juga dapat mengalokasikan dana desa untuk kesehatan, termasuk penanggulangan stunting,” pintanya. (ags)
Stunting Tersebar di 24 Desa, 89 Persen Ibu Hamil Kurang Gizi
