CIREBON – Kabar gembira bagi aparatur sipil negara (ASN). Menjelang pertengahan Agustus akan menerima gaji ke-13. Tetapi tidak berlaku bagi pejabat eselon II, kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Formulasinya hampir mirip dengan tunjangan hari raya (THR). Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Arif Kurniawan ST mengatakan, BKD masih menghitung anggaran karena hingga saat ini kondisi keuanhan daerah sedang defisit hingga Rp82 miliar. “Posisi sekarang kita belum cukup uangnya untuk membayar gaji 13 ke ASN,” ujar Arif, kepada Radar Cirebon, Rabu (5/8).
Setiap bulannya, pemerintah pusat rutin mentransfer dana alokasi umum (DAU). Namun untuk membayarkan gaji 13, uangnya masih belum cukup. Kebutuhan untuk gaji 13 sendiri mencapai Rp22 miliar.
Gaji 13 yang akan diterima, komponennya terdiri dari gaji plus tukin, tapi tidak termasuk TPP. Namun demikian, acuannya gaji 13 tetap kepada peraturan presiden (perpres), dan sampai saat ini belum keluar. “Jadi kita tunggu perpres. Kalau sudah keluar nanti turunannya peraturan walikota.
Hingga saat ini, BKD masih memperhitungkan anggaran untuk kebutuhan gaji 13. Mengingat uang untuk kebutuhan tersebut masih belum cukup.
Seperti diketahui, APBD Kota Cirebon memiliki potensi defisit hingga Rp82 miliar. Ini disebabkan menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor hotel dan restoran. Kemudiank per akhir Juli, pendapatan dareah yang ditarget sebesar Rp1,544 triliun, baru terealisasi Rp712 miliar, atau 46,10 persen.
Terdiri dari PAD sebesar Rp205 miliar atau 54,75 persen, dana perimbangan Rp443 miliar atau baru 54,11 persen, serta pendapatan lain-lain yang sah Rp62 miliar. Mestinya diakhir bulan Juli, pos pendapatan daerah bisa mencapai 60 persenan dari target.
Terkait PAD, dalam kondisi sekarang cukup sulit untuk mendongkrak. Sebab, ada sejumlah objek PAD hingga bulan Juli menyatakan tutup permanen, yakni 5 hotel, serta 8 restoran.
Di sisa waktu lima bulan ke depan, pemkot masih memiliki peluang untuk meraup PAD hingga akhir tahun di angka Rp101 miliar. Tapi, dengan asumsi dan kondisi saat ini, PAD yang paling realistis hingga akhir tahun hanya bisa dicapai di angka Rp88 miliar saja.