SUMBER – Kepengurusan PGRI Kabupaten Cirebon periode 2020-2025 diprotes Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK). Mereka melayakan surat terbuka kepada pengurus PGRI.
Pengurus FHPTK Kecamatan Tengahtani, Dede Juhadi meyakini, terpilihnya ketua dan kepengurusan yang baru memiliki komitmen luhur dalam berkontribusi membela dan memperjuangkan kesejahteraan penuh bagi honorer.
Bahkan, pada awalnya dengan kepengurusan Cabang PGRI Kabupaten Cirebon yang baru dapat membangkitkan kembali rasa optimistis 6.675 honorer pendidik dan tenaga kependidikan sekabupaten.
Namun, optimistis tersebut sirna tatkala membaca susunan kepengurusan tidak adanya slot satu pun perwakilan dari honorer sebagai garda perjuangan di dalam kepengurusan.
“Sebelumnya terdengar akan ada perwakilan dari honorer. Namun dengan tidak diakomodirnya perwakilan honorer dalam kepengurusan sudah dapat dipastikan arah perjuangan PGRI Kabupaten Cirebon ke depannya,” tulis Dede melalui surat terbukanya, kemarin (10/8).
Menurut Dede, rasa pesimistis itu muncul bukanlah tanpa alasan, karena sampai saat ini sifat perjuangan PGRI hanya sebatas imbauan terhadap pemerintah daerah dalam menyelesaikan kesejahteraan honorer.
“Kami belum melihat daya dorong yang kuat dari PGRI dengan menunjukkan terhadap pemerintah daerah dalam mengentaskan nasib honorer. Faktanya keistimewaan demi keistimewaan senantiasa berpihak kepada PNS. Belum seutuhnya menyentuh honorer,” keluhnya.
Lebih lanjut Dede menyampaikan, tidak konsennya PGRI dalam membela honorer lantaran anggota PGRI itu sendiri berimplikasi terhadap tertundanya pengesahan perbup tentang penggajihan honorer, serta insentif penugasan pengawas ujian yang sampai saat ini belum cair.
“Dengan tertundanya pengesahan perbup tersebut bahkan sampai tidak disahkannya perbup tersebut di tahun ini maka, tertunda pula kesejahteraan kami selaku honorer pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten Cirebon,” paparnya.
Padahal, sambung Dede, dengan kesejahteraan adalah modal para honorer selaku pendidik dan tenaga kependidikan untuk konsen menyiapkan, mencetak SDM yang unggul, serta mendongkrak IPM Kabupaten Cirebon.
“Bersama ini harapan kami, adanya ruang diskusi dari pengurus PGRI Kabupaten untuk permasalahan yang honorer hadapi,” ujarnya.
Dede berharap ada kerja nyata PGRI dalam memperjuangkan kesejahteraan honorer. Dan, terakhir menjadi figur yang indah dilihat, sejuk didengar dan enak disimak itu benar benar sulit. “Namun, kesulitan terbesar dalam hidup ini adalah ketika menutup diri dari kebenaran itu sendiri, Ya, honorer pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten Cirebon belum sejahtera itu kebenarannya,” pungkas Dede. (sam)
Honorer Protes Tak Masuk Struktur PGRI
