Juanedi juga menilai, perubahan jadwal itu tidak selamanya muncul dari internal dewan saja. Misalnya saja, seperti jadwal paripurna tentang hantaran KUA PPAS, kemarin. Ada peran serta dari eksekutif lantaran belum siap. Politisi PKS itu juga membenarkan, pimpinan itu kolektif kolegial. Ketika ketua berhalangan bisa mendelegasikan wakilnya.
“Ke depan juga, kinerja pimpinan perlu diperbaiki. Saya kurang tau, penyebabnya apa selama ini. Kalau misalnya lantaran komunikasi, segeralah perbaiki. Kita sebagai anggota juga melihat, kayaknya ada geng-gengan. Kubu-kubuan,” duganya.
Terpisah, Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE mengaku, selama ini komunikasi antarpimpinan kurang terjalin maksimal. Tapi, bukan berarti tanpa komunikasi sama sekali menyangkut kelembagaan. “Sejauh ini komunikasi kurang maksimal iya. Karena memang ada kesibukan masing-masing. Tapi ke depan menjadi perbaikan kita di unsur pimpinan,” janjinya.
Rudiana juga menyadari, kritik pedas yang disampaikan anggota DPRD merupakan masukan yang baik untuk lembaga. Namun, sebenarnya ada kegiatan-kegiatan DPRD yang diubah tanpa melalui bamus dan diperbolehkan dalam tatib.
“Artinya, tidak semua kegiatan yang diubah harus melalui bamus perubahan terlebih dahulu. Saya kira masukan teman-teman ada bagusnya juga sebagai sikap kritis terhadap pimpinan,” ujarnya. (sam)
DPRD Lembaga Negara, Bukan Perusahaan
