SUMBER – Jalan yang rusak di Kabupaten Cirebon masih banyak dan tersebar merata. Sejak lama masyarakat mengeluhkan kondisi tersebut. Aspirasi masyarakat pun sampai kepada wakil rakyat. Sayangnya tak ada pembangunan di tahun ini. Karena slot anggarannya terpangkas untuk menangani wabah Covid-19.
Kemarin, sejumlah lokasi jalan rusak dilihat langsung rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon. Mulai wilayah timur sampai barat. Contohnya seperti di Desa Tegalgubug Lor, Kecamatan Arjawinangun. Di sana kondisinya terpaarah. Bahkan, dikenal dengan sebutan Jeglugan Sewu.
Kepada Radar, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto SH mengatakan, tahun ini seluruh anggaran infrastruktur terpangkas habis oleh penanggulangan Covid-19. Sehingga tidak ada yang dikerjakan untuk perbaikan infrastruktur. Andalannya hanya dari APBD perubahan. “Itu pun kecil,” ujarnya, kemarin (12/8).
Pemerintah daerah mengusulkan Rp40 miliar di pembahasan KUA/PPAS perubaha 2020. Saat ini, sedang dibahas di Badan Anggaran (Banggar). “Kalau di perubahan kecil kemungkinan ada yang lelang. Sebab, dikejar deadline pengerjaan,” imbuh Hermanto.
Hermanto mengakui jalan di Desa Tegalgubug Lor rusak parah. Namun baru diketahui, sehingga belum diusulkan perbaikan. “Wajar, ketika belum di-planing-kan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR),” katanya.
Menurut HErmanto, kemungkinan baru diajukan di tahun di 2022. “Paling tidak 2021 baru pemeliharaan. Sebab, tahun ini tidak ada anggaran pemeliharaan. Alasannya, hantaran KUA/PPAS perubahan sudah dihantarkan. Telat,” sebutnya.
Hermanto berjanji DPRD akan mendorong perbaikan jalan rusak yang ada di Kabupaten Cirebon. Sekalgus mengawal anggaran di pembahasan badan anggaran. Diharapkan kerusakan jalan yang sering kali dikeluhkan masyarakat dapat segera diatasi.
“Di Desa Tegalgubug Lor tidak bisa dilakukan pemeliharaan. Percuma. Melihat tingkat kerusakannya harus dibeton,. Terlebih lagi, panjangnya 1,6 km,” tuturnya.
Ditaksir anggaran yang dibutuhkan untuk peningkatan jalan di Desa Tegalgubug Lor yang menghubungkan Kecamatan Kaliwedi itu di atas Rp2 miliar. Sebab harus dibeton. Mengingat intensitas volume kendaraan sangat tinggi. “Memang harus beton. Karena, sambungannya memang beton juga,” pungkasnya. (sam)
DPRD Kawal Anggaran Rp40 Miliar
