CIREBON – Wiharto mulai serius merencanakan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota Cirebon. Amanat POBSI Jawa Barat yang dibebankan padanya, akan dilaksanakan bulan depan.
Namun demikian, Wiharto belum memastikan kapan tepatnya muscab akan dilaksanakan. Menurut ia, setelah semuanya siap, kemungkinan baru bisa digelar pada akhir September 2020. “Kami belum dapat tanggalnya. Sepertinya, baru bisa kita laksanakan di akhir bulan depan,” tutur Ook, sapaan karib Wiharto kemarin.
POBSI Jawa Barat mengangkat Wiharto sebagai karteker POBSI Kota Cirebon lebih dari enam bulan lalu. Sudah tiga kali surat pengangkatannya itu diperpanjang. Namun, muscab belum terlaksana juga. “Akhir-akhir ini saya sendiri cukup sibuk. Lagipula, kita masih dibayang-bayangi oleh bahaya Covid-19,” tambah pria yang juga pemilik salah satu rumah biliar terbesar di Kota Cirebon.
Wiharto muncul sebagai karteker karena POBSI Jawa Barat tidak mengakui keabsahan Muscab POBSI Kota Cirebon yang digelar pada November tahun lalu. Padahal, musyawarah tersebut sudah menghasilkan keputusan resmi yang diakui KONI Kota Cirebon.
Lewat muscab November 2019, eks manajer kontingen biliar Kota Cirebon pada Porda Jawa Barat XIII/2018, Ruddy Gunawan, terpilih sebagai ketua umum yang baru. “Kami mengemban tugas dari pengprov. Dalam merencanakan muscab berikutnya, kami pun tidak lepas koordinasi dengan pengprov,” jelas Ook.
Sementara itu, Sekretaris Umum POBSI Jawa Barat, Muhammad Ujang Saefudin mengatakan, karteker ditunjuk sebagai kepanjangan tangan POBSI Jawa Barat. “Pada intinya, karteker bertugas menyelenggarakan muscab sesegera mungkin. Dengan catatan, pelaksanaanya tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi Covid-19 di daerahnya,” bebernya.
Menurut Musdi, dalam merencanakan pelaksanaan muscab tersebut, karteker juga harus berkoordinasi dengan KONI Kota Cirebon dan pengurus POBSI Kota Cirebon periode sebelumnya. “Ya tentu. Itu salah satu tugasnya (koordinasi dengan KONI dan pengurus sebelumnya),” katanya.
Di sisi lain, KONI Kota Cirebon tampak dingin dengan rencana Wiharto. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Cirebon, Dudi Juharno mengatakan, pengangkatan karteker oleh POBSI Jawa Barat tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Kita tanya dulu, dasar terbitnya karteker itu apa? Landasan yuridisnya harus jelas. Jangan karena alasan subyektif,” kata Dudi.
Karteker Siap Gelar Muscab Akhir September
