SUMBER – Pemkab Cirebon masih belum mengetahui ada berapa UMKM di Kabupaten Cirebon yang bakal mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp2,4 juta dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi (Dinkop) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Cirebon, Muhammad Ferry Afrudin SSTP saat ditemui Radar, kemarin.
Menurut Ferry, saat ini pihaknya sudah melakukan pendataan dan mengusulkan UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon ke pemerintah pusat sebagai calon penerima BLT UMKM. Pengusulan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak dinas saja, melainkan dilakukan juga oleh beberapa lembaga lain yang ditunjuk sebagai lembaga pengusul seperti perbankan dan lainnya.
“Di Kabupaten Cirebon yang terdata saat ini ada sekitar 32.004 UMKM. Itu tentu belum seluruhnya. BLT UMKM inikan program pusat sehingga yang memutuskan semuanya dari pusat,”ujarnya.
Ferry menambahkan, ada satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk bisa mengakses bantuan ini. Yakni, UMKM yang diusulkan tersebut harus berstatus non akses kredit atau tidak sedang dalam kondisi menerima kredit modal kerja, dan investasi dari perbankan (unbankable).
“Selain syarat-syarat adiministrasi lainnya, syarat penting lainnya adalah non akses kredit. Untuk verifikasinya dilakukan semua oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Kita tidak bisa menentukan jumlah UMKN yang mendapatkan bantuan,” imbuhnya.
Ferry berharap Kabupaten Cirebon mendapatkan kuota yang cukup banyak dari program bantuan tersebut. Pasalnya, cukup banyak UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. “Banyak UMKM di wilayah kita. Bahkan tidak sedikit UMKM selama pandemi ini nol transaksi. Program BLT UMKM ini diharapkan mampu memulihkan perekonomian dan kondisi UMKM agar lebih baik lagi,” pungkasnya. (dri)